Karawang, Lintaskarawang.com – Dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Desa Labanjaya dalam realisasi Dana Desa tahap 1 tahun 2024 telah mencuat dan menarik perhatian media. Dalam pemberitaan tersebut, terungkap bahwa proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di desa tersebut diduga mengalami pengurangan volume ketinggian tanpa proses yang memadai.
Proses pengerjaannya juga dinilai kurang terstruktur, dengan tanah tidak digali terlebih dahulu sebelum pemasangan batu kali untuk pondasi TPT. Selain itu, plang papan informasi proyek tidak mencantumkan jumlah anggaran, meninggalkan keraguan terhadap transparansi penggunaan dana.
Namun, upaya jurnalis untuk menggali tanggapan dari pihak terkait mendapat hambatan. Camat Pedes, H. Aep, terkesan mengabaikan permintaan wartawan dengan tidak memberikan respons. Begitu juga dengan Sarin Timlak PPKD Labanjaya, yang tidak memberikan jawaban ketika dihubungi melalui WhatsApp.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasi PMD Pedes, Akhmad Satibi, hanya memberikan tanggapan singkat yang tidak memberikan klarifikasi substansial terkait dugaan pengurangan volume pembangunan. Bahkan, Sarin Timlak PPKD Labanjaya malah disebut menutup diri dan tidak memberikan jawaban.
Dalam situasi ini, pihak Kecamatan Pedes terkesan abai dan tidak mengambil langkah tegas terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kades Labanjaya dan kroni-kroninya. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa pihak kecamatan merestui tindak pelanggaran korupsi yang terjadi.
Dengan prinsip azas praduga tak bersalah, penting bagi pihak berwenang untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan korupsi ini, serta mengambil langkah-langkah tegas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. (Red)
