Karawang | Lintaskarawang.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X Kabupaten Karawang dan Purwakarta, Pipik Taufik Ismail, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di area penyeberangan H. Sukriyat, Dusun Kaum Jaya, Desa Puserjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Senin (18/05/26).
Kegiatan yang dikemas dalam agenda silaturahmi dan penyerapan aspirasi masyarakat itu dihadiri unsur pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, warga Dusun Kaum Jaya, serta jajaran PDI Perjuangan Kecamatan Telukjambe Timur.
Dalam sambutannya, panitia kegiatan Ferry Davis mengajak masyarakat memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan sekitar secara langsung kepada wakil rakyat dari tingkat provinsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pada hari ini kedatangan anggota DPRD ini adalah silaturahmi, mari kita dengarkan baik-baik penyampaian dari Kang Pipik, Jika ada keluhan terkait lingkungan silakan untuk disampaikan,” ujar Ferry Davis.
Sementara itu, Pipik Taufik Ismail mengaku baru pertama kali mengunjungi kawasan penyeberangan H. Sukriyat, Ia menegaskan kegiatan tersebut bertujuan menjalin kedekatan dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi warga secara langsung.
“Ini baru kali pertama saya mendatangi penyeberangan ini, kegiatan ini adalah silaturahmi sekaligus menjaring aspirasi masyarakat,” katanya.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah, persoalan sampah menjadi salah satu isu utama akibat padatnya penduduk dan minimnya fasilitas pembuangan sampah di wilayah tersebut, warga bahkan mengusulkan pembangunan tempat pembakaran sampah sebagai solusi sementara.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan pelayanan kesehatan, khususnya proses rujukan rumah sakit yang dinilai masih berbelit, warga menyebut pasien kerap harus berpindah-pindah rumah sakit karena keterbatasan ruang perawatan.
Masyarakat juga mempertanyakan mekanisme pengawasan proyek pembangunan yang bersumber dari anggaran provinsi agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan maupun pengawasan antara kewenangan pemerintah kabupaten dan provinsi.
Dalam forum tersebut, warga turut meminta penjelasan terkait arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027 agar masyarakat memahami jalur penyampaian aspirasi pembangunan ke depan.
Tak hanya itu, persoalan kemacetan di jalur penghubung kawasan industri dan Perumahan Anggadita juga menjadi sorotan warga, mereka berharap pemerintah menghadirkan solusi konkret terhadap kondisi lalu lintas yang semakin padat di wilayah tersebut.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dan harapan masyarakat yang disampaikan langsung kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut. (Red)
Tinggalkan Balasan