Karawang | Lintaskarawang.com – Aktivis Karawang, Nurdin Syam atau yang akrab disapa Mr Kim, menilai kemunculan sebuah map atau amplop bertuliskan “Bupati Karawang” dalam dokumentasi penggeledahan di kediaman mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tidak seharusnya langsung dikaitkan dengan dugaan pelanggaran tertentu tanpa dasar fakta yang jelas.
Menurutnya, sejumlah pihak terkesan terlalu cepat membangun opini dan framing negatif terhadap Pemerintah Kabupaten Karawang maupun Bupati Karawang hanya berdasarkan keberadaan sebuah dokumen yang belum diketahui secara pasti isi dan konteksnya.
“Keberadaan map bertuliskan Bupati Karawang belum tentu menunjukkan adanya persoalan. Bisa saja itu merupakan surat resmi pemerintah daerah berupa usulan, permohonan, pemberitahuan, atau korespondensi kedinasan lainnya yang memang ditujukan kepada BGN,” ujar Mr Kim, pada Minggu (7/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan bahwa dokumen berlogo atau bertuliskan kepala daerah merupakan hal yang lazim dalam komunikasi antarinstansi pemerintah. Karena itu, menurutnya, publik perlu menunggu fakta yang sebenarnya sebelum menarik kesimpulan.
Mr Kim juga mengingatkan bahwa Kabupaten Karawang selama ini aktif berkoordinasi dengan BGN terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dalam upaya pemenuhan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Satgas MBG Kabupaten Karawang, kebutuhan SPPG di wilayah Karawang masih cukup besar jika disesuaikan dengan jumlah sekolah yang ada.
“Saat ini terdapat usulan sekitar 174 SPPG yang diajukan kepada BGN. Sangat mungkin dokumen yang dimaksud berkaitan dengan kebutuhan tersebut atau bentuk komunikasi resmi lainnya,” katanya.
Selain itu, Mr Kim menyebut Karawang juga pernah menjadi lokasi kegiatan pertemuan SPPG dari beberapa daerah yang dilaksanakan di Hotel Mercure. Oleh karena itu, menurutnya, tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai dokumen resmi pemerintah daerah yang berada dalam administrasi maupun arsip kerja pejabat BGN.
Ia juga mengemukakan kemungkinan bahwa dokumen tersebut belum sempat diteruskan kepada pejabat terkait dan masih berada dalam penguasaan staf atau ajudan yang menangani administrasi pimpinan.
Lebih lanjut, Mr Kim berharap pergantian kepemimpinan di BGN tidak menghambat berbagai usulan yang telah diajukan daerah, khususnya terkait kebutuhan SPPG di Kabupaten Karawang.
“Saya berharap Kepala BGN yang baru dapat segera menindaklanjuti kebutuhan SPPG di Karawang agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih optimal. Jika diperlukan, usulan yang sebelumnya telah disampaikan dapat diajukan kembali untuk memastikan prosesnya tetap berjalan,” ujarnya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru membangun persepsi negatif sebelum ada penjelasan resmi dan fakta yang lengkap. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah memastikan program-program pelayanan publik tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat Karawang dapat terus diperjuangkan.
“Biarkan aparat penegak hukum bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti. Sementara pemerintah daerah tetap fokus bekerja untuk masyarakat,” pungkasnya.
(LK)
Tinggalkan Balasan