Karawang, Lintaskarawang.com – 25 Mei 2024, Teguh Nurdiansyah, seorang aktivis dari Karawang Utara, baru-baru ini memberikan analisis tajam terkait praktik bisnis kekuasaan yang dilakukan oleh seorang pejabat tinggi di daerah tersebut. Dalam analisanya, Teguh mengungkap bagaimana pejabat tersebut telah lama memanfaatkan kewenangannya untuk meraih keuntungan besar, baik dalam bentuk uang maupun aset. Namun, ketika bisnis yang berbau ilegal tersebut terendus oleh hukum, sang pejabat tiba-tiba berdrama seakan-akan menjadi korban yang didzalimi oleh kepentingan politik.
“Sebagai rakyat yang waras, tentu kita bisa membedakan mana perkara hukum dan mana perkara politik,” ujar Teguh. “Meskipun jelas bahwa perkara hukum dapat mempengaruhi rencana politik, apakah perkara hukum tersebut muncul karena rencana politik? Tentu tidak. Jika bisnis kewenangan yang terindikasi melawan hukum itu tidak dilakukan, tentu tidak akan ada persoalan dalam rencana apapun, termasuk rencana politik, semuanya akan berjalan mulus.”
Teguh menegaskan bahwa memainkan peran korban (playing victim) atas perbuatan yang dilakukan sendiri adalah tindakan yang tidak pantas. “Ketika suatu perbuatan dilakukan sendiri, pantaskah kemudian berpura-pura jadi korban atas perbuatan dzalim orang lain?” tanyanya retoris.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari sinilah, Teguh menarik kesimpulan bahwa antara playing victim dan politik kambing hitam memiliki kekentalan genetis, atau dalam istilah yang ia gunakan, “saudara sekandung.”
Analisis ini menyoroti bagaimana praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sering kali dibungkus dengan drama politik untuk mengalihkan perhatian publik dari esensi permasalahan sebenarnya. Teguh berharap agar masyarakat dapat lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh drama-drama politik yang sering dimainkan oleh para pejabat yang ingin lolos dari jeratan hukum.
Berita ini tentu menjadi pengingat penting bagi kita semua bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan adalah hal yang mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat luas. (Red)
