Anggota DPRD Jabar Pipik Taupik Ismail Soroti Maraknya Penjualan Tanah dari Proyek Cut & Fill Tanpa Izin Resmi

- Penulis

Kamis, 25 September 2025 - 08:26

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Karawang , Lintaskarawang.com — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) X yang meliputi Karawang dan Purwakarta, Pipik Taupik Ismail, menyoroti praktik penjualan tanah hasil proyek cut & fill yang dilakukan tanpa mengantongi izin resmi. Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga duduk di Komisi IV DPRD Jabar ini menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kegiatan Kegiatan Teknis Membuka Lahan (KTMP) yang menghasilkan material tanah, seperti tanah merah, yang kemudian diperjualbelikan.

Dalam pernyataannya pada 25 September 2025, Pipik menegaskan bahwa setiap perusahaan yang melakukan aktivitas cut & fill dan menjual hasil tanahnya, wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selain itu, aktivitas tersebut harus dikenakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) oleh pemerintah daerah setempat.

Kalau ada proses penjualan tanah hasil dari kegiatan cut & fill, maka wajib hukumnya memiliki IUP. Pemerintah kabupaten harus menerapkan pajak MBLB, karena tanah seperti tanah merah itu masuk kategori MDL (Mineral dan Batuan), dan itu sah dikenakan pajak, ujar Pipik.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dari hasil penerimaan pajak MBLB yang dikumpulkan oleh pemerintah kabupaten, terdapat mekanisme pembagian keuangan di mana sebesar 25 persen dari pendapatan pajak tersebut harus disetorkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga:  Pemkab Karawang Terima Audiensi HAPMI, Bahas Persiapan Festival Pop Singer Jawa Barat 2025

Sudah ada aturannya, dari pajak yang diterima kabupaten, ada opsi pembagian ke provinsi sebesar 25 persen. Ini penting untuk keadilan fiskal dan pemerataan pembangunan,” tambahnya.

Pipik juga menyoroti lemahnya penegakan regulasi di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak perusahaan yang melakukan kegiatan KTMP, menjual tanah hasil kegiatan tersebut, namun tanpa izin resmi dan tanpa membayar pajak yang semestinya.

Saya mengimbau perusahaan-perusahaan yang menjalankan proyek cut & fill agar tidak semena-mena menjual tanah tanpa izin. Itu pelanggaran. Negara jadi tidak menerima kontribusi apa-apa. Ini harus ditertibkan, harus ada regulasinya yang jelas dan ditegakkan,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi IV DPRD Jabar, yang juga aktif dalam Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan, Pipik memastikan bahwa pihaknya sedang menyusun regulasi yang lebih ketat terkait aktivitas pertambangan, termasuk kegiatan pemanfaatan hasil cut & fill.

Kami sedang bahas ini dalam Pansus Pertambangan. Regulasi akan diperjelas dan diperketat. Kita tidak bisa biarkan praktik-praktik tanpa izin ini terus berlangsung karena berdampak pada kerusakan lingkungan dan kerugian pendapatan daerah,” pungkasnya.

(Ripai)

Berita Terkait

Perkuat Kaderisasi hingga Tingkat Kecamatan, 234 SC Karawang Serahkan Mandat PC Tirtajaya
Suara dari Pangkal Perjuangan: Pemerhati Seni Budaya Karawang Cucu Hidayat Tolak Wacana Relokasi Badak Ujung Kulon ke Alas Purwo
JELANG PILKADES, CAMAT KUTAWALUYA BERSAMA MUSPIKA INTENSIFKAN PATROLI MALAM DI TIGA DESA, PASTIKAN SITUASI AMAN DAN KONDUSIF
SOMASI TERBUKA FMSB: KEPALA DISKOMINFO JABAR DIMINTA KLARIFIKASI DAN MINTA MAAF SECARA TERBUKA
Hajat Bumi Balongsari Angkat Tema Guyub, Pagelaran Wayang Golek Putra Giri Harja 3 Meriahkan Malam Kebersamaan Warga
HUT ke 67 Pemuda Pancasila di Karawang Diwarnai Tasyakuran dan Santunan Anak Yatim, 234 SC Sampaikan Apresiasi
PT Jaya Refrigeration Equipment Klarifikasi Isu Loker Midea, Tegaskan Tak Pernah Bekerja Sama dengan AST
Pipik Taufik Ismail Serap Aspirasi Warga Lemah Duhur, Musholah Bocor hingga Irigasi Sawah Jadi Sorotan
Berita ini 67 kali dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 12:34

Proyek Pembangunan Drainase Dusun Krajan Disorot, Diduga Tak Sesuai Spesifikasi Penerapan K3 Diabaikan.

Jumat, 20 November 2026 - 11:38

Jelang Pilkades Serentak 2026, DPMD Karawang Salurkan Perangkat Digital untuk 410 TPS di 67 Desa

Rabu, 18 November 2026 - 10:43

Pemkab Karawang Raih Predikat Terbaik II Nasional dalam Komitmen Anti Kecurangan Layanan Kesehatan

Rabu, 18 November 2026 - 10:37

Sengketa PT 3S vs PT N Lanjut ke Meja Mediasi PN Karawang! Hakim Dorong Perdamaian, Antara Damai atau Tidak Berlanjut ke Peradilan umum!

Rabu, 18 November 2026 - 01:19

Abah Romo Tegaskan Netral di Pilkades Amansari, Pemilih Diminta Tak Terpengaruh Rumor

Selasa, 17 November 2026 - 09:47

GMPI Bedah Politik Kebudayaan Karawang dan Jabar Istimewa, Pipik Taufik Ismail Dorong Pelestarian Seni Budaya Lokal

Sabtu, 14 November 2026 - 08:27

Pipik Taufik Ismail Ikuti Kerja Bakti Massal DPD PDI Perjuangan Jabar, Dukung Gerakan Peduli Lingkungan dan Pemecahan Rekor MURI

Sabtu, 14 November 2026 - 07:15

Seniman Karawang Cucu Hidayat (Kang Cucu) Raih Penghargaan Kategori Pembaharu dari Pemkab Karawang di Situ Kamojing

Berita Terbaru