DPRD Karawang Hadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Bersama KPK RI

- Penulis

Kamis, 24 Juli 2025 - 01:03

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Karawang, Lintaskarawang.com – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karawang menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang digelar di Aula Husni Hamid, Kamis (24/7/2025). Kegiatan ini menjadi bagian penting dari sinergi antara Pemerintah Daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Rapat dibuka secara resmi oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, yang menyampaikan apresiasinya atas kehadiran jajaran KPK RI. Ia berharap forum ini dapat memberikan pencerahan dan penguatan terhadap langkah-langkah pencegahan korupsi di Karawang.

“Selamat datang di Kabupaten Karawang. Besar harapan kami, kehadiran KPK mampu memberikan arahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan terbuka,” ujar Aep dalam sambutannya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bupati Aep juga menegaskan komitmen Pemerintah Daerah Karawang untuk terus membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada aspirasi masyarakat. Ia menyebutkan bahwa langkah-langkah perbaikan telah dijalankan sesuai dengan semangat “Karawang Maju”.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama, yang hadir sebagai narasumber utama, menyampaikan materi tentang Pencegahan Korupsi dan Monitoring, Controlling Surveillance For Prevention (MCSP). Ia juga memaparkan capaian Karawang dalam Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD).

Baca Juga:  Oknum Polisi PJR Polda Jabar (Tol Cipali) Dilaporkan Asep Suwarya Ke Bid Propam Polda Jabar Terkait Perselingkuhan Dengan Istrinya

“Skor MCSP Kabupaten Karawang saat ini mencapai 94,54, menjadi peringkat kedua tertinggi di Jawa Barat. Ini hasil yang patut diapresiasi,” ujar Bahtiar. Ia pun meminta Pemerintah Daerah agar terus konsisten dalam perbaikan tata kelola, termasuk pada aspek perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen ASN.

Bahtiar menambahkan, sistem MCSP yang dikembangkan KPK mencakup delapan area intervensi, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pajak daerah, manajemen ASN, dan pengawasan APIP.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Karawang, jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Karawang, para kepala OPD, camat, lurah, serta instansi vertikal dan BUMD. Kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam penguatan sinergi pemberantasan korupsi di Kabupaten Karawang. (LK)

Berita Terkait

Pembangunan Drainase di Pinayungan Dikeluhkan Warga, Pemasangan U-Ditch dan Kemacetan Jadi Sorotan
Resto Saung Berkah Gurame Layangkan Somasi ke Resto Sumoreang, Minta Klarifikasi dan Permintaan Maaf Terbuka
Nasabah LKM Karawang Menunggu Uang Kembali, Bupati Didesak Turun Tangan: Mengapa Belum Ada Kepastian?
DPRD Karawang Siap Kawal Aspirasi PPPK Paruh Waktu, Perjuangkan Kepastian Status dan Kesejahteraan
PT NIJ Tak Hadiri RDP, DPRD Karawang Kecewa: Persoalan Kemitraan dan Tenaga Kerja Jadi Sorotan
Munas APPI 2026 Perkuat Profesionalisme dan Independensi Pers
Bupati Karawang Komitmen Tingkatkan Anggaran UMKM, Targetkan Capai Rp13 Miliar di 2027
JUT Kosambibatu Disorot, Hasil Pengukuran dan Klarifikasi Pihak Terkait Jadi Bahan Verifikasi
Berita ini 16 kali dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 09:03

Pembangunan Drainase di Pinayungan Dikeluhkan Warga, Pemasangan U-Ditch dan Kemacetan Jadi Sorotan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 11:12

Resto Saung Berkah Gurame Layangkan Somasi ke Resto Sumoreang, Minta Klarifikasi dan Permintaan Maaf Terbuka

Jumat, 23 Oktober 2026 - 08:22

Nasabah LKM Karawang Menunggu Uang Kembali, Bupati Didesak Turun Tangan: Mengapa Belum Ada Kepastian?

Jumat, 23 Oktober 2026 - 03:34

DPRD Karawang Siap Kawal Aspirasi PPPK Paruh Waktu, Perjuangkan Kepastian Status dan Kesejahteraan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 11:46

PT NIJ Tak Hadiri RDP, DPRD Karawang Kecewa: Persoalan Kemitraan dan Tenaga Kerja Jadi Sorotan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 10:30

Bupati Karawang Komitmen Tingkatkan Anggaran UMKM, Targetkan Capai Rp13 Miliar di 2027

Jumat, 16 Oktober 2026 - 09:17

JUT Kosambibatu Disorot, Hasil Pengukuran dan Klarifikasi Pihak Terkait Jadi Bahan Verifikasi

Jumat, 16 Oktober 2026 - 03:04

FMSB TEGASKAN KOMITMEN KAWAL PERSOALAN PT CMM, IQBAL MAULANA: JANGAN LECEHKAN PENEGAKAN ATURAN PEMERINTAH DAERAH!

Berita Terbaru