Karawang Turut Sukseskan Panen Raya Serentak Nasional, Bupati Aep: Petani adalah Ujung Tombak Lumbung Padi

- Penulis

Senin, 7 April 2025 - 07:16

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Karawang, Lintaskarawang.com – Kabupaten Karawang turut ambil bagian dalam Panen Raya Serentak yang digelar di 14 provinsi dan melibatkan hampir 149 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi para petani Karawang untuk menunjukkan kontribusinya sebagai lumbung padi nasional.

Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh bersama Wakil Bupati H. Maslani dan unsur Forkopimda hadir langsung dalam kegiatan panen yang dipusatkan di Kecamatan Lemahabang, Senin (7/4/2025). Dalam kesempatan itu, Bupati Aep menyampaikan rasa syukur atas kelancaran musim panen yang berlangsung sejak Februari.

“Alhamdulillah hari ini saya berada di Kecamatan Lemahabang, Wadas, dan kita bersama-sama melaksanakan panen. Ini adalah bagian dari panen serentak yang diinisiasi Bapak Presiden di berbagai daerah,” ujar Bupati Aep.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain memantau langsung proses panen, Bupati Aep juga mengungkapkan telah melakukan diskusi bersama Perum Bulog dan Dandim terkait mekanisme penyerapan gabah dari petani. Ia menegaskan pentingnya peran Bulog dalam menyerap hasil panen secara maksimal agar petani tetap sejahtera.

Baca Juga:  Karawang Sambut Tahun Baru 2025 dengan Peluncuran Karawang Kuliner Malam

“Panen ini merupakan hasil kerja keras para petani di Karawang. Kami berharap Bulog bisa menyerap gabah petani dengan optimal, meskipun kita juga memahami Bulog memiliki wilayah cakupan lebih luas, termasuk Bekasi dan sekitarnya,” jelasnya.

Pemkab Karawang, lanjut Bupati Aep, juga terus berupaya melindungi petani melalui berbagai kebijakan strategis. Salah satunya adalah program asuransi pertanian yang hingga saat ini telah mencakup 40.000 hektare lahan sawah, dan ditargetkan meningkat menjadi 60.000 hektare pada tahun 2026.

“Target kami, seluruh sawah yang ada di Karawang—sekitar 90.000 hektare—bisa tercover asuransi. Ini sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko gagal panen, dan seluruh biaya asuransi ditanggung pemerintah daerah,” tegasnya.

Tak hanya itu, Pemkab Karawang juga menetapkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan pertanian hingga tiga hektare, selama lahan tersebut dimiliki oleh warga Karawang.

“Ini bagian dari komitmen kami untuk terus mendukung kesejahteraan para petani. Karawang adalah lumbung padi nasional, dan petani adalah ujung tombaknya,” tutup Bupati Aep. (LK)

Berita Terkait

Ketum BARAK Indonesia Tantang KIM Buka Data: Jangan Asal Kaitkan Ormas dengan Gangguan Investasi
Ketum Banaspati Minta KIM Tak Cap Ormas dan LSM sebagai Gangguan Investasi
KIM Dikritik KOMPAK: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Gangguan Keamanan
Laskar Merah Putih Kritik KIM: Jangan Stigmatisasi Ormas sebagai Pengganggu Investasi
Fajar Try Suari Kritik Narasi KIM: Audiensi Ormas dan LSM Tak Bisa Serta-Merta Dikategorikan Gangguan Investasi
KIM Disorot, H. Surono: Jangan Balik Narasi, Kritik Masyarakat Harus Dijawab
Kunjungan Panja DPR RI Dituding Bersifat Sepihak: Pengamat Sebut Keluhan Kawasan Industri Karawang Kaburkan Akar Masalah Lingkungan dan Hak Warga Lokal
BPPKB Banten Karawang Sentil KIM: Jangan Jadikan Investasi Alasan Membungkam Kritik
Berita ini 52 kali dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 15:30

Ketum BARAK Indonesia Tantang KIM Buka Data: Jangan Asal Kaitkan Ormas dengan Gangguan Investasi

Kamis, 8 Oktober 2026 - 15:23

Ketum Banaspati Minta KIM Tak Cap Ormas dan LSM sebagai Gangguan Investasi

Kamis, 8 Oktober 2026 - 14:43

Laskar Merah Putih Kritik KIM: Jangan Stigmatisasi Ormas sebagai Pengganggu Investasi

Kamis, 8 Oktober 2026 - 14:29

Fajar Try Suari Kritik Narasi KIM: Audiensi Ormas dan LSM Tak Bisa Serta-Merta Dikategorikan Gangguan Investasi

Kamis, 8 Oktober 2026 - 14:16

KIM Disorot, H. Surono: Jangan Balik Narasi, Kritik Masyarakat Harus Dijawab

Kamis, 8 Oktober 2026 - 14:07

Kunjungan Panja DPR RI Dituding Bersifat Sepihak: Pengamat Sebut Keluhan Kawasan Industri Karawang Kaburkan Akar Masalah Lingkungan dan Hak Warga Lokal

Kamis, 8 Oktober 2026 - 13:53

BPPKB Banten Karawang Sentil KIM: Jangan Jadikan Investasi Alasan Membungkam Kritik

Kamis, 8 Oktober 2026 - 12:46

Sekjen DPP GMPI Kritik Keras KIM Karawang: Jangan Jadikan Isu Investasi untuk Membungkam Kontrol Sosial

Berita Terbaru