Karawang | Lintaskarawang.com – Optimalisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Karawang terus didorong sebagai upaya mempercepat penerimaan kas daerah tanpa membebani masyarakat. Kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Melalui kebijakan opsen tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih optimal dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor, sehingga aliran dana ke kas daerah dapat berlangsung lebih cepat dan efektif guna mendukung pembangunan di Kabupaten Karawang.
Pelaksanaan optimalisasi opsen PKB dan BBNKB ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Karawang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Karawang (Samsat), Polres Karawang, Dinas Perhubungan Karawang, Subdenpom III/3-1 Karawang, Jasa Raharja Wilayah Karawang, serta Bank BJB Cabang Karawang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan penguatan sinergi antarinstansi yang dilaksanakan pada Selasa, 3 Februari 2026. Kegiatan ini berlangsung di Bundaran Ramayana Karawang, salah satu titik strategis yang ramai dilalui masyarakat pengguna kendaraan bermotor.
Pemilihan lokasi tersebut bertujuan agar informasi terkait kebijakan opsen PKB dan BBNKB dapat disampaikan secara langsung kepada masyarakat, sekaligus memberikan pemahaman bahwa penerapan opsen tidak menambah beban biaya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.
Ditegaskan bahwa opsen PKB dan BBNKB hanya mengatur perubahan mekanisme bagi hasil penerimaan pajak antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, tanpa adanya kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat.
Kolaborasi seluruh instansi terkait dinilai sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mempermudah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sinergi ini juga diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang lebih tertib, cepat, dan transparan.
Selain itu, keterlibatan aparat penegak hukum dan instansi pendukung diharapkan dapat menciptakan ketertiban administrasi kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Karawang, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.
Dengan optimalisasi opsen PKB dan BBNKB ini, Pemerintah Kabupaten Karawang berharap penerimaan daerah dapat meningkat secara berkelanjutan, sehingga program pembangunan dan pelayanan publik dapat terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat. (LK)
