Tuntutan Dana Kadedeuh Mencuat, KORPRI Karawang Akui Ada Kendala Data

- Penulis

Senin, 1 Desember 2025 - 11:28

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ridwan Salam

Ridwan Salam

Karawang, Lintaskarawang.com — Suasana memanas terjadi saat sejumlah pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Purnabakti mendatangi Pengurus KORPRI Kabupaten Karawang pada Senin (1/12/2025) di Galeri Nyi Welas Asih, Komplek Pemda Karawang. Kedatangan para pensiunan tersebut bertujuan untuk melakukan audiensi terkait kejelasan mengenai uang kadedeuh yang hingga kini dinilai belum memiliki kepastian baik dari segi nilai maupun mekanisme penyaluran.

Ketegangan mulai muncul ketika diskusi berjalan alot, dipicu rasa kecewa para Purnabakti karena belum ada kepastian dari pihak pengurus KORPRI. Sejumlah pensiunan menilai, lambannya kejelasan terkait dana kadedeuh membuat mereka harus terus menunggu tanpa kepastian yang jelas.

Menanggapi situasi tersebut, Ridwan Salam dari Pengurus KORPRI memberikan klarifikasi dan berupaya meluruskan informasi yang berkembang di kalangan pensiunan. Ia menegaskan bahwa pengurus baru KORPRI saat ini sedang menyusun formulasi terbaik agar penyaluran dana bisa dilakukan secara tepat dan sesuai kemampuan kas organisasi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ridwan Salam menjelaskan bahwa jumlah Rp7,2 juta yang selama ini dibicarakan sebagai dasar nilai kadedeuh merupakan akumulasi dari iuran anggota sejak 2016. “Dari tahun 2016 sampai 2020 itu empat tahun, jika iuran Rp50 ribu per bulan dan lengkap, totalnya Rp2.400.000. Lalu dari 2020 sampai 2024, empat tahun juga, iurannya Rp100 ribu per bulan, totalnya Rp4.800.000. Jadi jatuhnya Rp7.200.000. Itu yang kami jadikan dasar,” terangnya.

Baca Juga:  Musyawarah Luar Biasa, KORPRI Karawang Targetkan Pencairan Uang Kadeudeuh Mulai 9 Maret 2026

Namun, Ridwan Salam menyebut terdapat kendala data yang membuat perhitungan tersebut tidak bisa disamaratakan kepada seluruh pensiunan. “Ada yang bolong-bolong. Bulan ini bayar, bulan depan tidak, nanti bayar lagi. Dari 12 bulan itu kelihatan datanya. Jadi tidak bisa langsung disamakan begitu saja,” ujarnya.

Lebih jauh Ridwan Sakam mengakui bahwa tuntutan sebagian Purnabakti yang meminta dana kadedeuh sebesar Rp14 juta sulit direalisasikan. “Kita bukan tidak mau membayar. Tapi kalau diminta 14 juta, mau bayar pakai apa? Tidak ada lagi sumbernya,” jelasnya.

Ridwan Salam juga mengingatkan bahwa pengurus KORPRI saat ini masih baru dan baru efektif bekerja sekitar enam bulan. “Secara organisasi, kami sadar betul bahwa kami ini pengurus baru. Kami mohon dimaklumi kondisi ini,” katanya.

Sebagai penutup, Ridwan Salam menegaskan bahwa pihaknya tetap membuka ruang komunikasi dengan para Purnabakti. “Kita cari jalan keluar lagi, tidak apa-apa. Ini kan sudah menjadi perhatian bersama. Tinggal bagaimana kita rumuskan teknis yang bisa diterima semua pihak,” tuturnya. (LK)

Berita Terkait

FMSB TEGASKAN KOMITMEN KAWAL PERSOALAN PT CMM, IQBAL MAULANA: JANGAN LECEHKAN PENEGAKAN ATURAN PEMERINTAH DAERAH!
Ahmad Basuni Nomor Urut 1, Ahmad Jaenudin Nomor 2 dalam Pilkades Sampalan Kutawaluya
Masyarakat Soroti Pembangunan Rehabilitasi Mushola SMPN I Pakisjaya Diduga Tidak Transparan.dan abaikan K3.
SEGEL DIPASANG, AKTIVITAS DIDUGA BERJALAN: MENGUJI KETEGASAN DAN KOMITMEN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG TERHADAP PT CMM
Dugaan Korupsi Dana Desa TA 2025 Desa Kutaampel. H Karna : Ini Dalam Proses Pemeriksaan Pihak Kepolisian
GMPI DPC CIKAMPEK SURATI PT CELEBES NATURAL PROPERTINDO, TUNTUT HAK INVESTOR PASAR PEMDA
JAGA REPUTASI INVESTASI BYD DAN VINFAST, FMSB DESAK PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PT CMM DI SUBANG
MIRIS! Rumah RUTILAHU di Dewisari Rampung Sebulan, Upah Pekerja Tak Kunjung Dibayar, Warga Malah Tekor Rp800 Ribu
Berita ini 38 kali dibaca
Tag :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Jumat, 16 Oktober 2026 - 04:40

Program Modul Gratis Pemkab Karawang Jadi Perhatian, SDN Gempol Karya I Ikuti Kebijakan Pendidikan Daerah

Kamis, 15 Oktober 2026 - 07:37

Dini Novi Andriyani S.E. Raih Nomor Urut 1 dalam Pengundian Calon Kepala Desa Sindangkarya

Selasa, 13 Oktober 2026 - 05:37

Bolos Sekolah, Sejumlah Siswa SMP Terjaring Patroli Satpol PP dan MP Kecamatan Rengasdengklok

Senin, 12 Oktober 2026 - 03:20

Selesai Diikuti Ratusan Atlet, Kejurkab PBSI Karawang 2026 Dihujani Protes Soal Aturan ID Peserta

Senin, 12 Oktober 2026 - 03:15

Kejurkab PBSI Pengkab Karawang 2026, Tuai Protes

Minggu, 11 Oktober 2026 - 04:25

Proyek Sanitasi Ratusan Juta di Pajaten Jadi Sorotan, 23 Unit Dibangun, Papan Informasi Diduga Belum Terpasang

Jumat, 9 Oktober 2026 - 05:44

210 Bakal Calon Kades Ikuti Tes CAT, Bupati Karawang Tegaskan Seleksi Harus Transparan

Jumat, 9 Oktober 2026 - 01:51

Pekerja Tak Pakai APD, Proyek Rehabilitasi SDN Batujaya I Karawang Jadi Sorotan

Berita Terbaru