Karawang, Lintaskarawang.com – Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, S.Pd.I., S.H., M.H., menanggapi serius polemik kunjungan kerja (kunker) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang bersama Dewan Pengupahan Daerah ke Bali yang menuai sorotan publik.
Saat ditemui redaksi Lintas Karawang di kediamannya pada Sabtu sore (1/11/2025), Endang Sodikin menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah awal untuk menindaklanjuti isu tersebut. Ia menyampaikan bahwa dirinya langsung menghubungi Kepala Disnakertrans Kabupaten Karawang, Rosmalia Dewi, S.H., M.H., guna meminta klarifikasi resmi.
“Saya sudah berkomunikasi dengan Ibu Kadisnaker dan menyampaikan agar segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait pemberitaan yang berkembang. Ini penting untuk menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat,” ujar Endang Sodikin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam komunikasi tersebut, Rosmalia Dewi menjelaskan bahwa biaya kunjungan kerja ke Bali tidak menggunakan dana APBD, melainkan berasal dari uang pribadi atau hasil patungan peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut.
Sebelumnya, langkah Disnakertrans Karawang yang melakukan kunjungan kerja bersama Dewan Pengupahan Daerah ke Bali menuai kritik keras dari publik dan berbagai kalangan. Kegiatan tersebut dinilai tidak mencerminkan kepekaan terhadap situasi daerah yang sedang menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Kritik juga menguat karena kegiatan itu dilakukan di tengah upaya Pemerintah Kabupaten Karawang yang sedang menggaungkan efisiensi anggaran di berbagai sektor. Lokasi kunjungan yang identik dengan destinasi wisata menimbulkan kesan kurang tepat waktu dan tempat.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua DPRD memastikan bahwa lembaganya akan tetap melakukan pembahasan secara mendalam dengan Disnakertrans Karawang. Namun, jadwal RDP yang semula direncanakan pada Selasa, 4 November 2025, diputuskan untuk di-reschedule (dijadwal ulang) agar pembahasan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan melibatkan semua pihak terkait.
“RDP ini tetap akan kita laksanakan. Hanya saja, waktunya dijadwal ulang agar forum nanti bisa lebih efektif dan menghadirkan pihak-pihak yang relevan. Kami ingin semua persoalan diselesaikan secara terang benderang,” tegas Endang Sodikin.
Ia menambahkan bahwa DPRD Karawang berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan dengan objektif dan transparan, tanpa mengesampingkan asas keadilan bagi semua pihak.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan dan kegiatan perangkat daerah tetap dalam koridor aturan, etika, dan kepatutan publik. Klarifikasi terbuka ini penting agar tidak muncul persepsi yang menyesatkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Karawang, Rosmalia Dewi, S.H., M.H., saat dikonfirmasi secara terpisah oleh redaksi Lintas Karawang, menegaskan bahwa kegiatan kunjungan kerja tersebut memiliki tujuan pembinaan dan koordinasi antar-dewan pengupahan daerah, bukan semata kegiatan rekreasional.
“Kegiatan itu murni dalam rangka peningkatan koordinasi dan pembelajaran kebijakan ketenagakerjaan. Kami sudah jelaskan bahwa tidak ada penggunaan anggaran pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut,” terang Rosmalia Dewi.
(LK)
Tinggalkan Balasan