Bandung, Lintaskarawang.com 10 September 2025 – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi partai (PDIP) daerah pemilihan Karawang, Pipik Taufik Ismail, S.Sos, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 22, Bandung, pada Rabu (10/9/2025).
Rapat paripurna ini merupakan bagian dari agenda kerja legislatif yang membahas sejumlah isu strategis dan penting bagi masa depan pemerintahan daerah di Jawa Barat.
Rapat dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD, anggota dewan lintas fraksi, serta jajaran eksekutif dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan berlangsung dengan tertib serta penuh semangat demokratis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terdapat empat agenda utama yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat tersebut, yaitu:
1. Laporan Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat
2. Persetujuan DPRD terhadap Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Kabupaten Cirebon Timur
3. Penandatanganan Persetujuan Bersama
4. Sambutan Gubernur Jawa Barat
Pada agenda pertama, Komisi I DPRD menyampaikan laporan yang mencakup hasil pembahasan mengenai aspek pemerintahan umum, hukum, dan otonomi daerah.
Salah satu sorotan utama dalam laporan tersebut adalah kajian dan rekomendasi terkait pengajuan pembentukan daerah otonomi baru, yaitu Kabupaten Cirebon Timur.
Agenda ini kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai Persetujuan DPRD terhadap CDPOB Kabupaten Cirebon Timur.
Pembentukan daerah persiapan ini diharapkan dapat mendorong efisiensi pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan timur Kabupaten Cirebon.
Setelah proses persetujuan, dilakukan penandatanganan Persetujuan Bersama antara DPRD Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari tahapan administratif menuju pembentukan daerah otonomi baru
Sebagai penutup rapat, Gubernur Jawa Barat menyampaikan sambutan yang menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung pemekaran wilayah.
Pemekaran tersebut menurut gubernur, harus didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat serta kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan aspek sosial ekonomi.
Usai rapat, Pipik Taufik Ismail menyampaikan apresiasi atas proses pembahasan yang berjalan secara demokratis dan akuntabel.
Ia juga menegaskan bahwa kehadirannya dalam rapat ini mencerminkan komitmen Fraksi PDIP untuk terus memperjuangkan arah kebijakan daerah yang berpihak pada kepentingan rakyat dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat.
(Wahid/Rifai)
Tinggalkan Balasan