Karawang, Lintaskarawang.com — Tim hukum dan relawan pasangan calon nomor urut 2, Aep-Maslani, mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Karawang untuk segera mencopot Ketua Komisi I, Asep Saripudin Juhri, terkait surat permohonan yang dikirimkan kepada PJS Bupati. Surat tersebut meminta penertiban baliho, billboard, dan spanduk yang menampilkan calon Bupati petahana, Aep Syaepuloh, dengan alasan menjaga netralitas lembaga pemerintah selama masa kampanye Pilkada. Senin (28/10/2024).
Langkah Ketua Komisi I DPRD ini memicu reaksi dari relawan paslon nomor 2, yang kemudian melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pimpinan DPRD, BK, dan Sekretaris DPRD di ruang rapat I DPRD Karawang pada Senin (28/10/2024). Hadir dalam RDP tersebut Wakil Ketua II Dian Farhurjaman, Wakil Ketua III Tatang Taufik, Sekwan DPRD Dwi, para relawan 02, serta Sekretaris Komisi I Khaerudin dan anggota Komisi I lainnya.
Dalam rapat tersebut, tim hukum Paslon nomor 2, yakni Agus Supriyanto, SH, Moris Boy, SH, Fahri, SH, serta tokoh relawan Nurdin Syam (Mr. Kim) dan Andri Kurniawan, mendesak BK DPRD untuk segera mencopot Asep Juhri dari jabatannya. Mereka menilai tindakan Asep telah melanggar etika dan tata tertib DPRD.
Mr. Kim mengungkapkan keprihatinannya terhadap surat bernomor 300/1428/DPRD yang diterbitkan pada 25 Oktober 2024, yang menurutnya, menggunakan dasar hukum yang kurang tepat. “Asep Juhri salah satu anggota dari partai koalisi calon petahana, jadi kurang etis bila dia bersurat seperti itu,” tegasnya.
Senada dengan itu, Andri Kurniawan juga mengkritik isi surat Komisi I yang merujuk pada hasil RDP dengan KPUD, Bawaslu, dan tim hukum paslon nomor 1 pada 18 Oktober 2024. Rapat tersebut membahas pentingnya penertiban baliho yang menampilkan calon petahana dengan statusnya sebagai Bupati Karawang.
Selain itu, Asep Juhri diduga mengirim surat resmi kepada PJS Bupati tanpa berkonsultasi dengan Ketua DPRD dan Sekwan DPRD. “Jelas ini melanggar etika dan tata tertib DPRD. Ketua Komisi I harus dicopot dari jabatannya,” ungkap Andri.
Ketua BK DPRD, Hj. Rosmilah, menegaskan bahwa dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan Ketua Komisi I akan dikaji lebih mendalam sesuai dengan kode etik dan tata tertib yang berlaku. “Kami akan memproses pelanggaran ini secara tegas sesuai aturan,” ucapnya.
Sekwan DPRD, Dwi, mengaku tidak mengetahui surat yang dikeluarkan Komisi I. “Kami dan Ketua DPRD tidak diajak konsultasi terkait surat itu. Surat tersebut murni dibuat oleh Asep Juhri dan didampingi oleh Pipin,” ujar Dwi.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD, Asep Saripudin Juhri, menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan kesiapannya menerima konsekuensi yang ditetapkan oleh BK DPRD. “Saya minta maaf telah membuat gaduh Pilkada Karawang,” katanya. (Red)
