Keterlambatan Honor PPS di Kecamatan Kutawaluya Akibat Masalah LPJ

- Penulis

Minggu, 8 September 2024 - 12:36

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Karawang, lintaskarawang.com – Honorarium Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Kutawaluya terpaksa tertunda hingga dua bulan akibat belum selesainya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang seharusnya dikerjakan oleh satu pihak di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kondisi ini menyebabkan seluruh anggota PPS belum menerima honor mereka.

Sumber di lapangan menyebutkan bahwa proses penyelesaian LPJ yang melibatkan pihak PPK berjalan lamban, meski honorarium bagi anggota PPS sudah seharusnya disalurkan tepat waktu. “Sudah dua bulan kami belum menerima honor karena LPJ belum selesai dikerjakan oleh PPK,” ujar salah satu anggota PPS yang enggan disebutkan namanya.

Tertundanya pencairan honor ini juga diperparah dengan adanya dugaan pungutan sebesar Rp 300 ribu per desa yang diminta dari PPS, yang ditujukan untuk mempercepat penyelesaian LPJ. Namun, meski dana tersebut telah dikumpulkan, LPJ tetap belum rampung hingga saat ini.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Akibatnya, para anggota PPS merasa dirugikan karena tidak hanya harus menunggu honor mereka, tetapi juga menghadapi tekanan finansial di tengah tugas yang mereka emban. “Kami sudah menyerahkan uang yang diminta, tetapi LPJ tetap tidak selesai, dan kami belum mendapatkan honor,” lanjut sumber tersebut.

Baca Juga:  Sorotan Keras Program SPPG di Kampung Budaya Wadas: Legalitas, Izin, dan Pencemaran Lingkungan Dipertanyakan

Kondisi ini memunculkan keresahan di kalangan PPS yang berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera turun tangan dan memberikan solusi. Keterlambatan pembayaran honor seperti ini dianggap bisa mengganggu kinerja dan motivasi para petugas yang berada di garda terdepan dalam proses pemilihan.

“Sangat disayangkan, padahal PPS bekerja keras dalam menjalankan tugas pemilihan, tapi hak-hak mereka tidak terpenuhi tepat waktu,” ujar salah satu perwakilan PPS lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PPK Kecamatan Kutawaluya belum memberikan keterangan resmi terkait penyelesaian masalah ini. Diharapkan pihak terkait dapat segera mengambil langkah cepat agar honorarium yang tertunda segera disalurkan dan LPJ dapat diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku. (Red)

Berita Terkait

Resto Saung Berkah Gurame Layangkan Somasi ke Resto Sumoreang, Minta Klarifikasi dan Permintaan Maaf Terbuka
Nasabah LKM Karawang Menunggu Uang Kembali, Bupati Didesak Turun Tangan: Mengapa Belum Ada Kepastian?
DPRD Karawang Siap Kawal Aspirasi PPPK Paruh Waktu, Perjuangkan Kepastian Status dan Kesejahteraan
PT NIJ Tak Hadiri RDP, DPRD Karawang Kecewa: Persoalan Kemitraan dan Tenaga Kerja Jadi Sorotan
Munas APPI 2026 Perkuat Profesionalisme dan Independensi Pers
Bupati Karawang Komitmen Tingkatkan Anggaran UMKM, Targetkan Capai Rp13 Miliar di 2027
JUT Kosambibatu Disorot, Hasil Pengukuran dan Klarifikasi Pihak Terkait Jadi Bahan Verifikasi
FMSB TEGASKAN KOMITMEN KAWAL PERSOALAN PT CMM, IQBAL MAULANA: JANGAN LECEHKAN PENEGAKAN ATURAN PEMERINTAH DAERAH!
Berita ini 16 kali dibaca
Tag :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Jumat, 23 Oktober 2026 - 11:12

Resto Saung Berkah Gurame Layangkan Somasi ke Resto Sumoreang, Minta Klarifikasi dan Permintaan Maaf Terbuka

Jumat, 23 Oktober 2026 - 08:22

Nasabah LKM Karawang Menunggu Uang Kembali, Bupati Didesak Turun Tangan: Mengapa Belum Ada Kepastian?

Jumat, 23 Oktober 2026 - 03:34

DPRD Karawang Siap Kawal Aspirasi PPPK Paruh Waktu, Perjuangkan Kepastian Status dan Kesejahteraan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 11:46

PT NIJ Tak Hadiri RDP, DPRD Karawang Kecewa: Persoalan Kemitraan dan Tenaga Kerja Jadi Sorotan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 10:43

Munas APPI 2026 Perkuat Profesionalisme dan Independensi Pers

Jumat, 16 Oktober 2026 - 09:17

JUT Kosambibatu Disorot, Hasil Pengukuran dan Klarifikasi Pihak Terkait Jadi Bahan Verifikasi

Jumat, 16 Oktober 2026 - 03:04

FMSB TEGASKAN KOMITMEN KAWAL PERSOALAN PT CMM, IQBAL MAULANA: JANGAN LECEHKAN PENEGAKAN ATURAN PEMERINTAH DAERAH!

Kamis, 15 Oktober 2026 - 03:18

Ahmad Basuni Nomor Urut 1, Ahmad Jaenudin Nomor 2 dalam Pilkades Sampalan Kutawaluya

Berita Terbaru