Palu | Lintaskarawang.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pentingnya transformasi tata kelola dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia, hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan orasi ilmiah dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda ke 46 di UIN Datokarama Palu, Senin (20/04/26).
Dalam orasi bertajuk ‘Transformasi Tata Kelola Mempercepat Pengentasan Kemiskinan Menuju Indonesia Emas 2045’, Gus Ipul menekankan bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial.
“Apakah Indonesia bisa mencapai Indonesia Emas 2045 jika sebagian rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan? Ini pertanyaan mendasar yang harus kita jawab bersama,” ujarnya di hadapan wisudawan dan sivitas akademika.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, lingkungan sosial, serta risiko kemiskinan antar-generasi atau poverty trap.
Menurutnya, berbagai program bantuan sosial selama ini masih cenderung menyasar gejala, belum menyentuh akar persoalan secara menyeluruh. Untuk itu, Gus Ipul memaparkan tiga pilar utama transformasi tata kelola.
Pertama, penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi kebijakan, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, guna memastikan intervensi yang lebih tepat sasaran.
Kedua, integrasi program dari hulu hingga hilir melalui pendekatan life cycle social protection, mulai dari bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran, pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan, hingga pencegahan kemiskinan melalui akses pendidikan, dan ketiga, penguatan kolaborasi multipihak.
“Dalam paradigma collaborative governance, negara tidak bisa bekerja sendiri, dunia usaha, masyarakat sipil, dan perguruan tinggi harus menjadi bagian dari solusi,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menyoroti peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat inovasi dan pengembangan solusi sosial. Ia mengajak para lulusan untuk menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.
“Jika kemiskinan adalah rantai, maka pendidikan adalah kunci, hari ini saudara-saudara telah memegang kunci itu,” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan sebagai fondasi menuju visi Indonesia Emas 2045, termasuk melalui program Sekolah Rakyat sebagai instrumen mobilitas sosial.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Sosial dan UIN Datokarama Palu yang ditandatangani langsung oleh Gus Ipul dan Rektor Lukman S. Thahir.
Kerja sama tersebut difokuskan pada penguatan sinergi dalam penanganan kelompok rentan, termasuk eks narapidana terorisme (napiter), melalui pendekatan pemberdayaan dan pendampingan berbasis kebutuhan.
“Penanganan kelompok rentan harus komprehensif, selain pemberdayaan ekonomi, juga penting dilakukan proses destigmatisasi agar mereka dapat kembali diterima di masyarakat,” ujar Gus Ipul.
Kolaborasi ini juga akan diwujudkan melalui program KKN Terintegrasi atau KKN Berkelanjutan, di mana mahasiswa akan melakukan pendampingan di desa hingga tercapai kemandirian masyarakat.
Rektor UIN Datokarama Palu, Lukman S. Thahir, menyambut baik kerja sama tersebut dan menyebutnya sebagai momentum penting bagi kampus dalam memperluas peran sosial.
“Kita siap melaksanakan pendampingan, ada kurang lebih seratusan eks napiter di Sulawesi Tengah yang akan menjadi bagian dari program ini,” pungkasnya.
Sumber: Kemensos_RI
Penulis: Wahid
Editor: Aan Ade Warino
Tinggalkan Balasan