Garut, Lintaskarawang.com – Oleh Indra Kurniawan, S.H Pengamat Politik Perburuhan Bidang Litigasi Federasi Serikat Pekerja Garut. Penetapan UMK di kota-kota yang di Indonesia kerap diwarnai pengerahan masa untuk meminta kepada pemerintah dan penentu kebijakan Pengupahan di Kabupaten Kota berupa kenaikan upah minimum setiap tahunnya melebihi kalkulasi yang biasanya secara proporsional dihitung melalui DPK (Dewan Pengupahan Kabupaten). Tidak berbeda yang terjadi di Kabupaten Garut, fokus para pekerja/buruh melalaui Serikat-Serikat menggunakan model aksi masa menjelang penetapan adalah hal yang lumrah dan memang pada satu keadaan kondisi aksi masa ini diperlukan sebagai bentuk ekspresi mayoritas yang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Kabupaten Garut belum mampu keluar dari Upah Murah, rendahnya kepatuhan perusahaan terhadap pelaksanaan dan limitasi UMK selama ini.
Posisi UMK Kabupaten Garut 2023 yang hanya bernilai Rp. 2,117,318 dengan urutan No 5 Terbawah se Jawa Barat adalah nilai yang sangat jauh dari kecukupan daya beli, sehingga nilai dasar upah minimum ini benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan dasar pangan, kebutuhan Kesehatan, kebutuhan Pendidikan sehingga nilai upah dan beban kerja di kabupaten garut pada sector formal sangat mencerminkan eksploitasi pekerja.
Disisi lain ada pergeseran makna UMK dalam dialetika perburuhan, dimana perusahaan dan pemerintahan daerah melalui perangkatnya seolah menganggap bahwa pemenuhan UMK yang di jadikan standar pengupahan bagi level tertentu diperusahaan seolah sudah dianggap memenuhi Regulasi Normatif. Padahal cara pandang tersebut adalah kesalahan besar yang sangat merugikan kaum pekerja yang berkutat dengan upah rendah.
Perlu dipahami dan diketahui, bahwa UMK atau upah minimum adalah standar upah yang variable nya ditentukan oleh Pemerintah dan dengan PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan sudah sangat susah sekali kaum pekerja memberikan masukan-masukan empiris karena regulasi telah mengunci formula penambah UMK setiap tahunnya hanya diambil dari data statistik dari Lembaga yang memiliki kewenangan sehingga sudah dapat dipastikan control upah tidak dimiliki oleh kaum pekerja seperti hal nya regulasi sebelumnya di PP 78 Tahun 2015.
Bahwa definisi penerapan UMK secara regulative memiliki sifat terbatas sebagaimana ketentuan dalam UU 6/2023 Pasal 88D ayat (2) mengatur formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu, yang mana varible ini adalah variable eksternal yang tentunya sangat berbeda dengan Struktur Skala Upah yang mengatur tentang penetapan variable internal berupa Anilisa jabatan, evaluasi jabatan, Pendidikan, skill dan kompetensi. Sehingga logika hukum dasar juga sudah sangat eksplisit bahwa perusahaan wajib menambah nilai UMK di Tahun kedua berupa Persentase tertentu dari skema struktur skala upah yang telah ditentukan.
Lebih lanjut perlu disampaikan bahwa Pemerintahan daerah melalui dinas tenaga kerja dan atau dinas pengawasan tenaga kerja dan atau Komisi ketenagakerjaan di DPRD Kabupaten Garut tidak memiliki data Proper tentang kepatuhan pemenuhan UMK yang terbatas hanya bagi pekerja yang masa kerjanya dibawah 1 (satu) tahun untuk kalangan sector formal di kabupaten garut, padahal data ini sangat urgent dan penting untuk dimiliki untuk mengukur kepatuhan penerapan UPAH yang berbasis UMK yang limitatif dan UPAH berbasis Struktur Skala upah yang 100% wajib diberlakukan di perusahaan-perusahaan bagi pekerja yang masa kerjanya lebih dari 1 Tahun.
Jadi sebetulnya yang perlu didorong kuat oleh Serikat-Serikat yang ada di kabupaten garut saat ini tidak hanya terkait pada besaran UMK saja, jauh yang lebih penting dari itu adalah kejelasan struktur skala upah di masing-masing perusahaan karena penerapan upah layak hanya akan dilihat dari diberlakukan atau tidaknya Struktur Skala Upah di perusahaan sebagaimana Amanat Konstitusi UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) tentang penghidupan yang layak dan seluruh peraturan yang pernah berlaku dan sedang berlaku dari mulai UU 13 Tahun 2003 Pasal 92 ayat (1) Jo Kepmen 49 Tahun 2004 jo PP 78 Tahun 2015 jo Permenaker 1 Tahun 2017 Jo UU 6 Tahun 2023 Tentang Ciptaker Jo PP 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
Yang penting menjadi catatan dan informasi juga adalah jika ditemukan ada perusahaan yang masih membayar Upah Pokok Bagi masa kerja di atas 1 tahun masih menggunakan besaran Upah Minimum Kabupaten maka secara Hukum Positif adalah keadaan yang TIDAK NORMATIF. Tentu saja fakta empiris dapat dilihat bahwa masih banyak dan maraknya Perusahaan yang masih membayar upah diatas 1 tahun masa kerja menggunakan UMK di kabupaten garut yang secara keperdataan telah terjadi Wanprestasi yang dilakukan perusahaan sehingga wajib dilakukan gugatan menggunakan tahapan-tahapan seperti yang diatur di UU 2 Tahun 2004 tentang PPHI.
Perlu fokus mendalam dalam penyelesaian kurangnya pemenuhan hak upah bagi pekerja di kabupaten garut dan tentu saja ada beberapa organ yang bisa dimanfaatkan yaitu keberadaan Lembaga Tripartit Ketenagakerjaan di Kabupaten Garut yang memiliki tugas melakukan diagnosa terhadap keberlakuan regulasi di substansi Pengupahan.
Lalu para serikat pekerja juga diharapkan melakukan investigasi dimasing-masing perusahaannya untuk kemudian mampu menemukan fakta hukum pelanggaran dan segera meminta Pengawasan Ketenagakerjaan di wilayahnya melakukan pemeriksaan intensif, terukur, objektif dan transparan untuk melakukan penindakan normatif dan penetapan normatif terhadap potensi dan dugaan kekurangan pemenuhan hak atas upah yang didasari dari wajibnya pemberlakuan struktur skala upah di masing-masing perusahaan.
Determinasi Serikat-Serikat yang ada di Kabupaten garut harus memberikan Tekanan terukur, berbasis fakta hukum, Analisa hukum dan tentunya mampu menyimpulkan secara legalistik agar kemudian pihak berwenang melalui Notifikasi Norma dari pengawasan dan atau sampai pada Putusan hakim jika diperlukan akan membuat permasalahan-permasalahan fundamental di Hubungan Industrial di kabupaten garut segera menemukan versi keadilan terbaiknya.Pungkasnya.
( DMY)
