Karawang | Lintaskarawang.com Federasi Mahasiswa Islam (FMI) Karawang membuat kejutan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung DPRD Karawang, Selasa (13/01/2026). Di bawah komando Febry Ramadhan, FMI berhasil membongkar dugaan cacat administrasi terkait legalitas PT Anak Muda Karawang (Theatre Night Mart) melalui pembuktian data secara transparan.
Dalam rapat tersebut, Febry Ramadhan secara cerdik menggunakan instrumen UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) untuk mendesak dibukanya sistem Online Single Submission (OSS) milik pengelola secara langsung di layar rapat.
Fakta Lapangan vs Data Sistem Langkah berani ini diambil setelah Dinas PUPR Karawang mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa tempat usaha tersebut belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Bangunan yang diklaim sebagai resto tersebut terbukti tidak memiliki fasilitas dasar wajib seperti sistem sanitasi, dapur, pengelolaan IPAL, hingga instalasi penangkal petir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Izin Pimpinan Rapat, atas dasar UU KIP, kami meminta agar data OSS ditayangkan di layar. Kita lihat bersama. Pihak DPMPTSP mempunyai akses untuk melihat, dan memohon untuk dibukakan agar publik berhak tahu,” ujar Febry dengan tegas di hadapan anggota dewan dan OPD yang hadir.
Saat sistem OSS ditayangkan secara visual, seluruh peserta rapat menyaksikan adanya ketidaksesuaian yang mencolok antara input data pengelola dengan realitas teknis di lapangan. Temuan ini memperkuat argumen FMI bahwa operasional Theatre Night Mart selama ini berdiri di atas landasan hukum yang rapuh.
Intelektualitas Mahasiswa Islam Aksi Febry Ramadhan ini menuai sorotan karena menunjukkan kualitas aktivisme mahasiswa Islam yang tidak hanya mengandalkan orasi, tetapi mampu melakukan “perang data” di meja birokrasi. Hal ini mempertegas posisi FMI Karawang sebagai organisasi mahasiswa yang kritis, berbasis data, dan melek regulasi.
Menyikapi temuan tersebut, Febry menegaskan bahwa FMI Karawang tidak akan memberikan ruang bagi praktik maladministrasi yang merugikan daerah.
“Kepastian hukum di Karawang tidak boleh dikompromikan oleh praktik administrasi yang cacat. Kami mendesak Satpol PP Kabupaten Karawang untuk segera mengambil langkah tegas melakukan penertiban terhadap tempat usaha tersebut,” tegas Febry menutup pernyataannya.
Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk membuktikan nyali dalam menegakkan aturan pasca-terbongkarnya fakta oleh Federasi Mahasiswa Islam (FMI).
(Nur)
Tinggalkan Balasan