DPRD Karawang Hadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Bersama KPK RI

- Penulis

Kamis, 24 Juli 2025 - 01:03

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Karawang, Lintaskarawang.com – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karawang menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang digelar di Aula Husni Hamid, Kamis (24/7/2025). Kegiatan ini menjadi bagian penting dari sinergi antara Pemerintah Daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Rapat dibuka secara resmi oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, yang menyampaikan apresiasinya atas kehadiran jajaran KPK RI. Ia berharap forum ini dapat memberikan pencerahan dan penguatan terhadap langkah-langkah pencegahan korupsi di Karawang.

“Selamat datang di Kabupaten Karawang. Besar harapan kami, kehadiran KPK mampu memberikan arahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan terbuka,” ujar Aep dalam sambutannya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bupati Aep juga menegaskan komitmen Pemerintah Daerah Karawang untuk terus membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada aspirasi masyarakat. Ia menyebutkan bahwa langkah-langkah perbaikan telah dijalankan sesuai dengan semangat “Karawang Maju”.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama, yang hadir sebagai narasumber utama, menyampaikan materi tentang Pencegahan Korupsi dan Monitoring, Controlling Surveillance For Prevention (MCSP). Ia juga memaparkan capaian Karawang dalam Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD).

Baca Juga:  Mr. KiM: "Veteran Jangan Dijadikan Alat Politik, Marwah Mereka Harus Dijaga"

“Skor MCSP Kabupaten Karawang saat ini mencapai 94,54, menjadi peringkat kedua tertinggi di Jawa Barat. Ini hasil yang patut diapresiasi,” ujar Bahtiar. Ia pun meminta Pemerintah Daerah agar terus konsisten dalam perbaikan tata kelola, termasuk pada aspek perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen ASN.

Bahtiar menambahkan, sistem MCSP yang dikembangkan KPK mencakup delapan area intervensi, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pajak daerah, manajemen ASN, dan pengawasan APIP.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Karawang, jajaran Forkopimda, Sekda Kabupaten Karawang, para kepala OPD, camat, lurah, serta instansi vertikal dan BUMD. Kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam penguatan sinergi pemberantasan korupsi di Kabupaten Karawang. (LK)

Berita Terkait

Diduga Tidak Netral, Aktivis Laskar NKRI Soroti Pencalonan BPD Perwakilan Perempuan di Desa Gombongsari
Pendaftaran BPD Desa Mekarsari Resmi Ditutup, Sosialisasi Jadi Sorotan Warga di Media Sosial
Kapolres Karawang Perkuat Sinergitas Bersama Kejari dan Yonif 305/Tengkorak, Wujudkan Karawang Aman dan Kondusif
Kapolda Jabar Ajak Semua Pihak Jaga Investasi di Karawang, Ormas dan LSM Sampaikan Aspirasi Soal Perusahaan Lokal
GMMK Gelar Aksi Unjuk Rasa, Desak Transparansi Anggaran dan Tes Urine Massal Pejabat Karawang
Diduga Tak Sesuai Spesifikasi, Pembangunan Rutilahu di Desa Kemiri Diprotes Keluarga Penerima Manfaat
Jaga Kondusivitas Kawasan Industri, Desa Mekarjaya dan Tamelang Sepakati Nota Kesepakatan Bersama dengan Karang Taruna
Dugaan Pengelolaan Dana Material P3-TGAI di Desa Malangsari Disorot, Ketua P3A Sebut Hanya Diberi Mandat Urus Pengairan
Berita ini 16 kali dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 03:46

Pendaftaran BPD Desa Mekarsari Resmi Ditutup, Sosialisasi Jadi Sorotan Warga di Media Sosial

Kamis, 16 Juli 2026 - 02:05

Kapolres Karawang Perkuat Sinergitas Bersama Kejari dan Yonif 305/Tengkorak, Wujudkan Karawang Aman dan Kondusif

Senin, 13 Juli 2026 - 11:00

Kapolda Jabar Ajak Semua Pihak Jaga Investasi di Karawang, Ormas dan LSM Sampaikan Aspirasi Soal Perusahaan Lokal

Senin, 13 Juli 2026 - 10:13

GMMK Gelar Aksi Unjuk Rasa, Desak Transparansi Anggaran dan Tes Urine Massal Pejabat Karawang

Jumat, 10 Juli 2026 - 03:13

Diduga Tak Sesuai Spesifikasi, Pembangunan Rutilahu di Desa Kemiri Diprotes Keluarga Penerima Manfaat

Kamis, 9 Juli 2026 - 09:57

Jaga Kondusivitas Kawasan Industri, Desa Mekarjaya dan Tamelang Sepakati Nota Kesepakatan Bersama dengan Karang Taruna

Rabu, 8 Juli 2026 - 04:52

Dugaan Pengelolaan Dana Material P3-TGAI di Desa Malangsari Disorot, Ketua P3A Sebut Hanya Diberi Mandat Urus Pengairan

Senin, 6 Juli 2026 - 06:41

Perjuangan H. Karsim Berbuah Hasil, Dinas Pertanian Setujui Normalisasi Irigasi Rawamerta

Berita Terbaru