Karawang l Lintaskarawang.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Jabar X, Pipik Taufik Ismail, menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Aula Kantor Desa Laban Jaya, Kabupaten Karawang, Minggu (19/04/26).
Kegiatan tersebut bertujuan menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan program serta arah kebijakan pemerintah daerah kepada warga.
Acara dihadiri Kepala Desa Laban Jaya Munjid Faisal, aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, serta warga setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Desa Laban Jaya, Munjid Faisal, berharap kehadiran anggota DPRD dapat mendorong percepatan pembangunan di desa, ia juga mengimbau masyarakat agar aktif menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi.
“Kehadiran Kang Pipik di sini semoga membawa perbaikan bagi Desa Laban Jaya, saya juga meminta masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu dibantu dan diperbaiki, dengan harapan ada kontribusi nyata untuk kemajuan desa,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Pipik menegaskan pentingnya optimalisasi penggunaan anggaran pemerintah agar tepat sasaran, ia juga menyoroti perlunya transparansi serta pemahaman masyarakat terhadap program-program pemerintah yang sedang berjalan.
“Anggaran yang ada di pemerintahan, termasuk program di Kabupaten Karawang seperti UHC, UMKM, pembangunan, dan lainnya, harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat juga harus mengetahui program-program tersebut agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas,” kata Pipik.
Sejumlah aspirasi masyarakat berhasil dihimpun dalam kegiatan tersebut, di antaranya kebutuhan pengadaan ambulans desa, mengingat dari 12 desa di Kecamatan Pedes belum seluruhnya memiliki fasilitas tersebut, hingga persoalan ketersediaan air bersih bagi petani.
Selain itu, warga juga menyoroti perkembangan layanan Posyandu yang kini mengalami perluasan fungsi melalui Integrasi Layanan Primer (ILP), jika sebelumnya berfokus pada ibu hamil, balita, dan ibu menyusui, kini cakupannya mencakup aspek sanitasi dan akses air bersih.
Kegiatan pengawasan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Jawa Barat dalam memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
Penulis: Wahid
Editor: Aan Ade Warino
Tinggalkan Balasan