Karawang | Lintaskarawang.com – Wacana penggratisan tarif parkir di RSUD Karawang yang disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi NasDem menuai beragam tanggapan. Pernyataan tersebut bahkan turut diramaikan oleh sejumlah praktisi hukum di Karawang yang mendorong agar kebijakan parkir rumah sakit digratiskan demi meringankan beban masyarakat.
Menanggapi hal itu, aktivis Karawang sekaligus CEO Lintas Karawang, Nurdin Syam (Mr. KiM), menyampaikan kritik tegas. Ia menilai wacana tersebut terkesan berlebihan dan cenderung bernuansa pencitraan tanpa mempertimbangkan aspek kebijakan secara menyeluruh.
“Saya rasa pernyataan ini terlalu hiperbola dan sedikit pencitraan. Setiap rumah sakit daerah, baik di Karawang maupun di Indonesia, memiliki regulasi terkait pengelolaan parkir yang juga menjadi bagian dari upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Mr. KiM Sabtu (4/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, jika parkir digratiskan, bukan hanya keluarga pasien yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut. Potensi penyalahgunaan oleh masyarakat umum dinilai sangat besar, sehingga dapat menimbulkan kepadatan bahkan kekacauan di area rumah sakit.
“Kalau digratiskan, bisa saja masyarakat dari mana saja memanfaatkan parkir tersebut. Ini berpotensi membuat area parkir penuh, tidak terkendali, dan justru mengganggu pelayanan kesehatan. Kasihan pengelola rumah sakit yang seharusnya fokus pada layanan medis, malah direpotkan urusan parkir,” tegasnya.
Mr. KiM juga menyoroti bahwa pengelolaan parkir di RSUD selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan yang turut menunjang operasional dan peningkatan layanan kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang.
“Memang sekilas terlihat pro-rakyat, tapi kita juga harus melihat dari sisi keberlanjutan kebijakan publik. Banyak RSUD menjadikan parkir sebagai salah satu sumber PAD untuk mendukung peningkatan layanan kesehatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, seharusnya diskursus publik tidak berhenti pada pilihan “gratis atau tidak”, melainkan bagaimana kebijakan tersebut dapat tetap adil bagi masyarakat tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.
“Pertanyaannya bukan sekadar gratis atau tidak, tetapi bagaimana kebijakan ini tetap adil dan tidak mengurangi kualitas layanan ke depan. Masyarakat tidak hanya butuh biaya murah hari ini, tapi juga pelayanan kesehatan yang terus meningkat,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kebijakan yang tampak sederhana di permukaan kerap memiliki dampak berantai yang kompleks. Mulai dari kapasitas lahan parkir hingga kontribusi terhadap PAD harus menjadi bahan pertimbangan matang sebelum kebijakan diterapkan.
“Kadang kebijakan yang terlihat sederhana justru punya efek berantai. Kapasitas parkir, dampak terhadap PAD, hingga kualitas layanan harus dipikirkan secara komprehensif,” pungkasnya.
Perdebatan mengenai wacana ini dipastikan masih akan terus berkembang di tengah masyarakat. Diharapkan, setiap pihak dapat melihat persoalan secara utuh agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya populis, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan