Majalengka, Lintaskarawang.com – Dalam momentum panen raya serentak yang digelar di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Senin (7/4/2025), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan sejumlah keluhan dan harapan petani langsung kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Salah satu sorotan utama adalah tingginya harga obat hama yang menjadi beban utama dalam biaya produksi pertanian.
Dedi menjelaskan bahwa meskipun distribusi pupuk kini sudah lebih lancar, namun biaya produksi yang paling memberatkan petani saat ini justru berasal dari pembelian obat-obatan pertanian. “Mulai dari sebelum tanam, petani sudah harus menyemprot keong. Lalu selama dua bulan masa tanam sampai panen, nyaris dua hari sekali harus menyemprot lagi karena hama terus berdatangan,” ujarnya di hadapan Presiden Prabowo dan para pejabat kementerian terkait.
Lebih lanjut, Dedi juga menyoroti kondisi tanah di Jawa Barat yang menurutnya sudah mengalami kejenuhan akibat pemupukan terus-menerus tanpa adanya program pemulihan unsur hara tanah. Ia meminta perhatian pemerintah pusat untuk membuat program khusus pemuliaan tanah secara menyeluruh di wilayah Jawa Barat.
Selain itu, Gubernur Dedi juga menyinggung soal irigasi yang menurutnya mengalami penurunan anggaran dari BBWS tahun ini. Ia berharap kehadiran Presiden Prabowo bisa membawa anggaran tersebut kembali seperti semula, demi menunjang kebutuhan petani dalam mengakses air irigasi yang memadai.
Dalam kesempatan itu, Dedi mengungkapkan keprihatinannya atas maraknya alih fungsi lahan di wilayah Jawa Barat, termasuk Bekasi yang disebutnya hampir kehabisan lahan pertanian. Ia menyatakan telah mengeluarkan Peraturan Gubernur yang melarang alih fungsi lahan untuk menjaga kedaulatan pangan. Namun, kendala masih muncul karena sistem tata ruang yang digunakan kabupaten/kota masih memakai versi lama.
Tak kalah penting, Dedi juga meminta perhatian Presiden terkait asuransi kesehatan petani. Ia menyebut banyak petani yang tidak tercover oleh BPJS, bahkan ada kasus bayi yang sempat ditahan di rumah sakit karena BPJS mandirinya tidak aktif.
“Mulai tahun ini, saya minta tidak boleh ada lagi bayi petani yang ditahan karena masalah BPJS. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.
Menutup penyampaiannya, Dedi menyebut Jawa Barat sebagai penyangga Ibu Kota dan lumbung pertanian nasional. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat untuk menambah sarana dan prasarana pertanian. Ia juga berharap agar lahan-lahan milik Perhutani dan PTPN bisa dimanfaatkan untuk peningkatan produksi pangan melalui program tanam serentak seperti gogo rancah yang dijadwalkan pada November mendatang.
“Semoga pertemuan ini menjadi manfaat untuk seluruh petani di Indonesia, khususnya di Jawa Barat,” tutup Dedi. (LK)
