Karawang, Lintaskarawang.com – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengadakan pertemuan dengan Bupati Karawang yang masih menjabat serta Wakil Bupati Karawang terpilih di kediamannya di Subang Regency. Pertemuan ini berlangsung beberapa waktu lalu dan dilansir melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi (KDM Channel).
Dalam pertemuan tersebut, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa dirinya telah bertemu dengan sejumlah kepala daerah terpilih, sementara masih ada beberapa yang belum berkesempatan hadir.
“Tinggal Bupati Majalengka terpilih, Bupati Tasik terpilih, Bupati Bandung Barat terpilih, Wali Kota Bogor terpilih, dan Bupati Cirebon terpilih. Waktunya minggu ini sudah selesai, saya tidak akan mengundang lagi, tergantung kesediaan mereka,” ujar Kang Dedi.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menyusun perubahan anggaran di Jawa Barat.
“Dalam pembicaraan ini, kisi-kisi yang dibahas langsung dicatat oleh tim transisi Pemprov Jabar. Mereka mendokumentasikan apa yang harus dilakukan di Kabupaten Karawang dan Bekasi, lalu memasukkannya ke dalam rancangan perubahan anggaran. Kalau bupatinya tidak bertemu, mungkin kita tidak tahu apa saja yang harus dibangun sejak awal. Tapi saya punya janji untuk langsung bertemu dengan warga,” ungkapnya.
Transformasi Karawang Menuju Metropolitan
Dalam diskusi tersebut, Dedi Mulyadi menyoroti transformasi Karawang yang kini berkembang menjadi kawasan metropolitan. Ia bertanya kepada Bupati Karawang mengenai strategi yang akan diterapkan dalam menghadapi perubahan tersebut.
“Karawang itu penghasil beras, kawasan industri, serta perumahan elit. Mengingat ada transisi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat urban, bagaimana konsep kebijakan yang akan diterapkan ke depan?” tanya Kang Dedi.
Menanggapi pertanyaan itu, Bupati Karawang menjelaskan bahwa Karawang telah lama menjadi pusat industri, tetapi tetap memiliki lahan pertanian yang luas.
“Karawang sudah mengunci lahan pertanian dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai salah satu daerah penyuplai lumbung padi nasional. Luas sawah yang telah kita lindungi mencapai 87 ribu hektare,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati Karawang menyoroti kebijakan yang mendukung kesejahteraan petani.
“Alhamdulillah, sekarang ada serapan dari Bulog yang berbeda, yakni 70 persen beras dan 30 persen gabah, nanti berubah menjadi 70 persen gabah dan 30 persen beras. Petani tidak perlu khawatir, karena jika panen gagal sudah diasuransikan dan Bulog siap menyerap hasil panen,” ujarnya.
Untuk melindungi petani dari kerugian, pemerintah telah menyiapkan asuransi gagal panen.
“Tahun 2024, kita sudah mengalokasikan 40 ribu hektare sawah untuk program asuransi gagal panen. Tahun 2025, kita menargetkan hampir 60 ribu hektare sawah. Secara keseluruhan, yang sudah dikunci dalam LP2B adalah 87 ribu hektare, semoga ke depan bisa mencakup semuanya. Kami mohon doa dan dukungan dari Pak Gubernur,” ungkapnya.
Pembangunan Perumahan di Lahan Pertanian Dihentikan
Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi juga menyinggung kebijakan pembangunan perumahan di lahan pertanian. Bupati Karawang menegaskan bahwa pembangunan perumahan di lahan pertanian telah dihentikan.
“Hal ini sudah dikunci dalam LP2B, sehingga tidak ada lagi penambahan perumahan. Pemohon untuk perumahan, industri, maupun perkantoran di area pesawahan tidak akan diberikan izin,” tegasnya.
Langkah Awal Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Daerah
Pertemuan ini menjadi langkah awal koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. (LK)
