Jangan Sampai Kejati Jabar Dituding Jadi Alat Politik, Pasca Pilkada Kasus Ruislag Harus Diakselerasi

- Penulis

Senin, 21 Oktober 2024 - 11:53

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Karawang, Lintaskarawang.com – 21 Oktober 2024, Mr. KiM, sapaan akrab Nurdin Syam, menanggapi pernyataan Kang Jimmy yang disampaikan pada 17 Oktober 2024 di Ciwulan, terkait kampanye pasangan calon Bupati Karawang nomor urut 1, Acep Jamhuri – Gina Padlia Swara. Dalam kampanye tersebut, Kang Jimmy mengklaim bahwa Acep Jamhuri tidak pernah ditangkap dan bahwa ia adalah korban politik, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada bukti dan tidak ada proses hukum yang dilanjutkan.

Menurut Nurdin Syam, yang akrab disapa Mr. KiM, “Jangan kan tindak pidana korupsi, dalam kasus pidana umum pun, ketika seseorang menjadi calon dalam kontestasi politik, proses hukumnya dihentikan sementara. Namun, hal ini tidak berarti bahwa masalahnya telah sepenuhnya terselesaikan,” ujarnya.

Mr. KiM menambahkan bahwa meskipun tidak ada tindakan hukum yang berlangsung saat ini, hal itu seharusnya tidak menutupi fakta-fakta yang ada.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, Mr. KiM juga menegaskan pentingnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk mempercepat penanganan kasus ruislag Acep Jamhuri setelah pemilihan kepala daerah selesai. “Kasus ini harus diakselerasi agar tidak menimbulkan anggapan bahwa Kajati bermain politik,” jelasnya.

Baca Juga:  Gerindra dan NasDem Sepakat Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang 2024, PKS Ikut Bergabung

Pengingat untuk publik, pada 20 Mei 2024, tim penyidik Kejati Jawa Barat melakukan penggeledahan di pendopo dan ruang kerja Sekda Karawang, Acep Jamhuri, sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan ruislag (tukar menukar) tanah milik Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT Intiland.

Penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi, termasuk kantor Sekda Karawang, pendopo kediaman Sekda, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Karawang, serta Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Karawang.

Dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Mr. KiM, terlihat jelas bahwa ia berkomitmen untuk menjaga integritas proses politik di Karawang dan menuntut kejelasan dalam setiap isu hukum yang melibatkan calon pemimpin daerah. (Red)

 

Berita Terkait

Dualisme MUSKAB KADIN Karawang Memanas, Pakar Hukum Tegaskan Berpotensi Cacat Hukum
Kasus Suap Ijon Bekasi, Ade Kuswara Bantah Nama Ono Surono Terkait Aliran Dana
Perkuat Mesin Partai, PDI Perjuangan Jabar Serahkan SK DPC Karawang 2025–2030
Viral! Mobil Ngamuk di Tuparev, Polres Karawang Amankan Pelaku
OMR Dapat Apresiasi DPP dan DPD Demokrat Jabar, Hibahkan Kantor Baru untuk DPC Demokrat Karawang
Haji Jalal Hadiri Halal bi Halal PKS Karawang, Serukan Konsolidasi dan Borong Produk UMKM
Remaja Putri di Karawang Diduga Dikeroyok Tiga Rekan Sebaya, Polisi Lakukan Penyelidikan
Sawah 9 Hektare Raib dari Penguasaan Pemilik, Dugaan Penggelapan Dilaporkan ke Polres Karawang
Berita ini 8 kali dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 05:09

Kasus Suap Ijon Bekasi, Ade Kuswara Bantah Nama Ono Surono Terkait Aliran Dana

Minggu, 12 April 2026 - 05:24

Viral! Mobil Ngamuk di Tuparev, Polres Karawang Amankan Pelaku

Kamis, 5 Maret 2026 - 15:44

Remaja Putri di Karawang Diduga Dikeroyok Tiga Rekan Sebaya, Polisi Lakukan Penyelidikan

Senin, 9 Februari 2026 - 09:23

Sawah 9 Hektare Raib dari Penguasaan Pemilik, Dugaan Penggelapan Dilaporkan ke Polres Karawang

Jumat, 23 Januari 2026 - 05:05

Anggota DPRD Jabar Pipik Taufik Ismail Kecam Perburuan Liar di Hutan Sanggabuana, Desak Penegakan Hukum Tegas

Rabu, 21 Januari 2026 - 02:40

MK Kabulkan Uji Materi UU Pers, Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana Atas Karya Jurnalistik

Minggu, 11 Januari 2026 - 14:56

Ujang Suhana Minta Oknum Penyalahguna Izin THM Holywings Diproses Hukum

Jumat, 19 Desember 2025 - 02:33

Diduga Pungli Berkedok Raport, SDN Sampalan 1 Disorot Langgar Juknis BOS

Berita Terbaru