Jangan Sampai Kejati Jabar Dituding Jadi Alat Politik, Pasca Pilkada Kasus Ruislag Harus Diakselerasi

- Penulis

Senin, 21 Oktober 2024 - 11:53

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Karawang, Lintaskarawang.com – 21 Oktober 2024, Mr. KiM, sapaan akrab Nurdin Syam, menanggapi pernyataan Kang Jimmy yang disampaikan pada 17 Oktober 2024 di Ciwulan, terkait kampanye pasangan calon Bupati Karawang nomor urut 1, Acep Jamhuri – Gina Padlia Swara. Dalam kampanye tersebut, Kang Jimmy mengklaim bahwa Acep Jamhuri tidak pernah ditangkap dan bahwa ia adalah korban politik, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada bukti dan tidak ada proses hukum yang dilanjutkan.

Menurut Nurdin Syam, yang akrab disapa Mr. KiM, “Jangan kan tindak pidana korupsi, dalam kasus pidana umum pun, ketika seseorang menjadi calon dalam kontestasi politik, proses hukumnya dihentikan sementara. Namun, hal ini tidak berarti bahwa masalahnya telah sepenuhnya terselesaikan,” ujarnya.

Mr. KiM menambahkan bahwa meskipun tidak ada tindakan hukum yang berlangsung saat ini, hal itu seharusnya tidak menutupi fakta-fakta yang ada.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, Mr. KiM juga menegaskan pentingnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk mempercepat penanganan kasus ruislag Acep Jamhuri setelah pemilihan kepala daerah selesai. “Kasus ini harus diakselerasi agar tidak menimbulkan anggapan bahwa Kajati bermain politik,” jelasnya.

Baca Juga:  Apel Pasukan dan Simulasi Sispamkot di Karang Pawitan, Wujudkan Pengamanan Optimal untuk Pemilu Karawang 2024

Pengingat untuk publik, pada 20 Mei 2024, tim penyidik Kejati Jawa Barat melakukan penggeledahan di pendopo dan ruang kerja Sekda Karawang, Acep Jamhuri, sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan ruislag (tukar menukar) tanah milik Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT Intiland.

Penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi, termasuk kantor Sekda Karawang, pendopo kediaman Sekda, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Karawang, serta Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Karawang.

Dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Mr. KiM, terlihat jelas bahwa ia berkomitmen untuk menjaga integritas proses politik di Karawang dan menuntut kejelasan dalam setiap isu hukum yang melibatkan calon pemimpin daerah. (Red)

 

Berita Terkait

Diduga Cemarkan Nama Baik FWJI, Mantan Ketua Korwil Bekasi RSP alias Ros Dilaporkan ke Polisi
Ketua Umum Garda Wisesa Nusantara Kutuk Keras Oknum Pembuang Limbah B3 di Irigasi Desa Telukbango: “Ini Kejahatan Lingkungan”
Aktivitas Pengurugan di Lahan LP2B Masih Berjalan, Ketegasan Satpol PP Karawang Dipertanyakan
Penutupan Bulan Bung Karno, DPC PDI Perjuangan Karawang Serahkan SK PAC hingga Koordinator Anak Ranting
Dede Mulyana Kecam Dugaan Penculikan dan Penganiayaan Pengurus Karang Taruna Tamelang, Minta Kasus Diusut Tuntas
Seruan Musyawarah Berujung Dugaan Penculikan, Pengurus Karang Taruna Tamelang Mengaku Disiksa OTK
LBH Soroti Dugaan Pelanggaran Aset Negara di SDN Ciranggon I, Dinas dan APH Didesak Bertindak
Diduga Bongkar Aset Sebelum Izin Penghapusan, Revitalisasi SDN Ciranggon I Karawang Menuai Sorotan
Berita ini 8 kali dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Sabtu, 19 September 2026 - 10:39

Tiga RSUD Karawang Raih Terbaik I Helaran Budaya, Bukti Kekompakan Layanan Publik

Jumat, 18 September 2026 - 13:09

Diduga Kain Tampon Tertinggal di Rongga Hidung Pasien, Kuasa Hukum Soroti Penanganan RS Citra Sari Husada dan Minta DPRD Karawang Turun Tangan

Rabu, 16 September 2026 - 05:14

Warga Mulyajaya Soroti Aset dan Dana Desa Rp190 Juta, Inspektorat Diminta Tegak Lurus

Rabu, 16 September 2026 - 02:32

Lebih Praktis! TANGKAR Resmi Jadi SuperApp untuk Semua Layanan Publik Karawang

Selasa, 15 September 2026 - 04:35

Wakil Abo Bongkar Polemik Beras Bapanas di Rengasdengklok Selatan: Beras 90 karung di GOR, Warga Mengaku Belum Kebagian

Jumat, 11 September 2026 - 04:25

Sungai Perbatasan Cilamaya–Ciasem Dikeluhkan Berbau Menyengat, Warga Minta DLHK Turun Tangan

Jumat, 11 September 2026 - 04:12

Diduga Tak Sesuai Spesifikasi, Proyek Jalan Poros Tanjung Mekar Rp189 Juta Disorot Warga

Jumat, 11 September 2026 - 02:35

DPRD Karawang Resmi Dukung Draft RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

Berita Terbaru