DPRD Karawang Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025 dan Proyeksi KUA-PPAS 2027, Bupati Tekankan Efisiensi Anggaran

- Penulis

Jumat, 17 Juli 2026 - 03:29

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KARAWANG | Lintaskarawang.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta penyampaian proyeksi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, Kamis (16/07/2026).

Rapat tersebut dihadiri Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, Wakil Bupati H. Maslani, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Karawang.

Dalam sambutannya, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menegaskan bahwa penyusunan anggaran daerah ke depan harus mengedepankan efisiensi serta ketepatan dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Menurutnya, setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dinamika pembangunan yang terus berkembang menuntut kita untuk semakin tajam dalam menentukan prioritas, sehingga anggaran yang disusun benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Karawang,” ujar Bupati.

Baca Juga:  Bupati Aep Keluarkan Instruksi Bersih-Bersih Pagi untuk OPD dan Kecamatan

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal proses penyusunan anggaran. Ia berharap pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara konstruktif melalui masukan, pengawasan, dan kemitraan yang harmonis demi menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Karawang bersama Pemerintah Daerah menargetkan seluruh tahapan pembahasan instrumen anggaran tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal. Kesepakatan terhadap KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 ditargetkan rampung paling lambat pada minggu kedua Agustus 2026 sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Rapat Paripurna ini menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sekaligus memperkuat komitmen antara pemerintah dan DPRD untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Kabupaten Karawang.

Penulis : Wahid

Berita Terkait

Serap Aspirasi Masyarakat, Pipik Taufik Ismail Dorong Percepatan Pembangunan Desa di Karawang
Satlantas Polres Karawang Larang Mobil Pick Up Angkut Penumpang Demi Keselamatan
Bupati Aep Tinjau Gebyar PATEN di Karawang Barat, Salurkan Bansos dan Resmikan Program Pembangunan
Karang Taruna Desa Parungmulya dan Telukjambe Sepakat Jaga Iklim Investasi di PT. SAS Kawasan Industri BAM
Bupati Karawang Aep Syaepuloh Koperasi Harus Jadi Motor Penggerak UMKM dan Penguatan Ekonomi Daerah
Petani Kemiri Apresiasi Program P3-TGAI, Jaringan Irigasi Diharapkan Mampu Tingkatkan Hasil Pertanian
Enam Bulan Menumpang, Kisah Ibu Sarwi Jadi Pengingat Pentingnya Respons Cepat Penanganan Rumah Roboh
Pipik Taufik Ismail Tegaskan Komitmen Kawal Aspirasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemerintahan 2026
Berita ini 0 kali dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 02:05

Kapolres Karawang Perkuat Sinergitas Bersama Kejari dan Yonif 305/Tengkorak, Wujudkan Karawang Aman dan Kondusif

Senin, 13 Juli 2026 - 11:00

Kapolda Jabar Ajak Semua Pihak Jaga Investasi di Karawang, Ormas dan LSM Sampaikan Aspirasi Soal Perusahaan Lokal

Senin, 13 Juli 2026 - 10:13

GMMK Gelar Aksi Unjuk Rasa, Desak Transparansi Anggaran dan Tes Urine Massal Pejabat Karawang

Jumat, 10 Juli 2026 - 03:13

Diduga Tak Sesuai Spesifikasi, Pembangunan Rutilahu di Desa Kemiri Diprotes Keluarga Penerima Manfaat

Kamis, 9 Juli 2026 - 09:57

Jaga Kondusivitas Kawasan Industri, Desa Mekarjaya dan Tamelang Sepakati Nota Kesepakatan Bersama dengan Karang Taruna

Rabu, 8 Juli 2026 - 04:52

Dugaan Pengelolaan Dana Material P3-TGAI di Desa Malangsari Disorot, Ketua P3A Sebut Hanya Diberi Mandat Urus Pengairan

Senin, 6 Juli 2026 - 06:41

Perjuangan H. Karsim Berbuah Hasil, Dinas Pertanian Setujui Normalisasi Irigasi Rawamerta

Jumat, 3 Juli 2026 - 12:06

Forum Permuda Desak Transparansi Penyewaan Sawah Bengkok Desa Kemiri, Ancam Tempuh Audiensi hingga Aksi

Berita Terbaru