Karawang, Lintaskarawang.com — Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Karawang yang digelar oleh dua kubu berbeda menuai polemik serius, kegiatan tersebut masing-masing diselenggarakan di Hotel Mercure dan Hotel Resinda, dengan kedua pihak sama-sama mengklaim memiliki legalitas dan keabsahan.
Pakar hukum, Ujang Suhana, menilai kondisi tersebut berpotensi melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KADIN serta berisiko cacat hukum.
Menurut Ujang, dalam situasi dualisme yang terjadi di tingkat pusat, seluruh struktur organisasi KADIN, termasuk di daerah, secara otomatis berada dalam kondisi status quo sebagaimana diatur dalam ART KADIN Pasal 83.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Selama sengketa belum memiliki putusan hukum tetap, maka organisasi berada dalam status quo, artinya tidak boleh ada kegiatan strategis seperti MUSKAB yang menghasilkan kepengurusan baru,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pasal 83 ayat (3) secara tegas melarang pengambilan keputusan strategis selama sengketa berlangsung. Bahkan, dalam ayat (4) disebutkan bahwa pengurus hanya diperbolehkan menjalankan aktivitas administratif rutin.
Lebih lanjut, Ujang menegaskan bahwa pelaksanaan MUSKAB dalam kondisi tersebut berpotensi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam ART KADIN Pasal 51.
“Untuk sahnya MUSKAB, harus diselenggarakan oleh pengurus yang sah dan mendapat persetujuan KADIN Provinsi, serta disahkan melalui Surat Keputusan, dalam kondisi dualisme, keabsahan itu menjadi tidak jelas,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa struktur organisasi KADIN bersifat hierarkis, di mana KADIN Kabupaten/Kota disahkan oleh KADIN Provinsi, dan KADIN Provinsi disahkan oleh KADIN Indonesia,ketika terjadi konflik di tingkat pusat, maka berdampak langsung pada keabsahan di tingkat bawah.
Selain mengacu pada AD/ART, Ujang turut menyinggung Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 yang menegaskan bahwa KADIN merupakan satu-satunya wadah organisasi pengusaha yang diakui secara nasional.
“Undang-undang hanya mengakui satu KADIN, jika terjadi dualisme, maka pemerintah berwenang mengambil tindakan, termasuk mencabut pengakuan,” tegasnya.
Ia memperingatkan sejumlah risiko hukum apabila MUSKAB tetap dipaksakan, mulai dari gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), pembatalan hasil MUSKAB oleh pengadilan, hingga potensi pidana terkait penggunaan atribut organisasi oleh pihak yang tidak berwenang.
Sebagai solusi, Ujang menyarankan seluruh agenda MUSKAB maupun MUSPROV ditunda hingga terdapat keputusan hukum berkekuatan tetap atau penetapan resmi dari pemerintah.
“Kalau dipaksakan, hasilnya tetap tidak sah, dalam kondisi status quo, semua pihak harus menahan diri sampai ada kepastian hukum,” pungkasnya.(***)
Editor: Aan Ade warino
Tinggalkan Balasan