Kericuhan Warnai Pembagian Bansos PKH dan BPNT di Rengasdengklok, Pintu Kantor Desa Kertasari Rusak Akibat Desakan Warga

- Penulis

Kamis, 9 Oktober 2025 - 09:20

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Karawang, Lintaskarawang.com – Program bantuan sosial dari pemerintah pusat berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kembali disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat di wilayah Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Pada tahap kali ini, kegiatan distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bansos PKH dan Sembako difokuskan di Desa Kertasari, Kamis (9/10/2025).

Penyaluran di lokasi tersebut mencakup tiga desa, yakni Desa Kertasari, Desa Dewisari, dan Desa Rengasdengklok Utara. Warga penerima manfaat tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut sejak pagi hari. Namun sayangnya, proses pembagian sempat diwarnai insiden tidak terduga.

Kericuhan kecil terjadi saat giliran pembagian untuk Desa Rengasdengklok Utara, di mana terjadi dorong-dorongan antar warga yang mengakibatkan pintu kantor Desa Kertasari rusak dan kaca pintu pecah. Petugas setempat bersama aparat keamanan segera menenangkan situasi agar tidak semakin memanas.

Sebelumnya, Sekretaris Desa Kertasari telah memberikan imbauan agar pembagian dilakukan di luar ruangan desa, tepatnya di halaman depan kantor desa. Langkah ini dimaksudkan untuk menghindari penumpukan massa di dalam ruangan dan menjaga ketertiban pelaksanaan distribusi bantuan. Namun, himbauan tersebut tampaknya tidak sepenuhnya diikuti oleh pihak penyelenggara di lapangan.

Meski sempat terjadi insiden, proses distribusi bansos tetap dilanjutkan dengan pengawasan ketat dari petugas yang berjaga di lokasi. Tidak ada korban luka dalam kejadian tersebut, namun kerusakan pada fasilitas kantor desa menjadi perhatian serius pihak pemerintah setempat.

Berdasarkan jadwal resmi, distribusi KKS Bansos PKH dan Sembako tahun 2025 di Kecamatan Rengasdengklok berlangsung pada 9–10 Oktober 2025 dengan total penerima manfaat (KPM) sebanyak 5.497 orang. Pembagian dilakukan di beberapa titik desa secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditentukan. (Apih Kasur)

Berita Terkait

MASYARAKAT CIPEUNDEUY TEGAS TOLAK PT CMM, DESAK PEMERINTAH PERIKSA LEGALITAS DAN KEPATUHAN LINGKUNGAN
FMSB Gelar Seminar Lingkungan Hidup, Soroti Tantangan Industrialisasi di Kabupaten Subang
JAGA REPUTASI INVESTASI BYD DAN VINFAST, FMSB DESAK PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PT CMM DI SUBANG
Novia Nurfitriani, S.H. Resmi Dilantik Jadi Anggota BPD Rengasdengklok Selatan
Gema Maulid Nabi Menggema di Karyasari, Tabligh Akbar Hadirkan Ustaz Nana Gerhana
Ketua DPRD Karawang Hadiri Helaran Budaya “Karawang dari Masa ke Masa” Hari Jadi ke-393
Bina Sandra Tantang Peta Politik Cikampek Timur, Ratusan Pendukung Antar Daftar Pilkades
Temuan Fragmen Batu Bata Kuno di Lemahduhur Dilaporkan, Diduga Berkaitan dengan Cagar Budaya
Berita ini 102 kali dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Minggu, 11 Oktober 2026 - 14:09

MASYARAKAT CIPEUNDEUY TEGAS TOLAK PT CMM, DESAK PEMERINTAH PERIKSA LEGALITAS DAN KEPATUHAN LINGKUNGAN

Minggu, 11 Oktober 2026 - 04:57

GMPI DPC CIKAMPEK SURATI PT CELEBES NATURAL PROPERTINDO, TUNTUT HAK INVESTOR PASAR PEMDA

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 13:54

FMSB Gelar Seminar Lingkungan Hidup, Soroti Tantangan Industrialisasi di Kabupaten Subang

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 05:03

MIRIS! Rumah RUTILAHU di Dewisari Rampung Sebulan, Upah Pekerja Tak Kunjung Dibayar, Warga Malah Tekor Rp800 Ribu

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 04:33

MIRIS! Di Mana Pengawasan? Dugaan Pelanggaran Terjadi, Keselamatan dan Kepentingan Publik Dipertaruhkan!

Kamis, 8 Oktober 2026 - 15:30

Ketum BARAK Indonesia Tantang KIM Buka Data: Jangan Asal Kaitkan Ormas dengan Gangguan Investasi

Kamis, 8 Oktober 2026 - 15:23

Ketum Banaspati Minta KIM Tak Cap Ormas dan LSM sebagai Gangguan Investasi

Kamis, 8 Oktober 2026 - 14:52

KIM Dikritik KOMPAK: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Gangguan Keamanan

Berita Terbaru