KARAWANG | Lintaskarawang.com – Persoalan bangunan Musholah yang mengalami kebocoran, perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu), pembangunan jalan usaha tani, hingga kesulitan pasokan air untuk persawahan menjadi aspirasi warga Desa Lemah Duhur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, saat anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026, Sabtu (17/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah, khususnya terkait fasilitas ibadah, kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya desa, dan dukungan terhadap sektor pertanian.
Pertemuan itu dihadiri Kepala Desa Lemah Duhur Agus Hasan, S.Sos., anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, DPC GMPI Kecamatan Tempuran, serta masyarakat setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu aspirasi yang disampaikan melalui anggota BPD berkaitan dengan kondisi Musala As Solihin yang mengalami kebocoran. Kondisi tersebut menyebabkan air masuk dan menggenangi bagian dalam bangunan sehingga mengganggu kenyamanan warga saat menjalankan ibadah.
Masyarakat berharap persoalan tersebut mendapat perhatian dan dapat diperjuangkan melalui aspirasi wakil rakyat agar perbaikan musala dapat direalisasikan. Selain itu, warga juga menyampaikan kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni serta pembangunan jalan usaha tani untuk menunjang aktivitas masyarakat.
Di sektor pertanian, ketua kelompok tani menyoroti persoalan keterbatasan pasokan air yang dibutuhkan untuk mengairi persawahan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan air merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kegiatan pertanian dan menjaga produktivitas petani.
Warga berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan petani Desa Lemah Duhur. Perbaikan saluran irigasi juga diharapkan dapat dikoordinasikan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) maupun Perum Jasa Tirta (PJT), sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Selain persoalan infrastruktur dan pertanian, masyarakat turut menyampaikan pentingnya perhatian terhadap pelestarian budaya di Desa Lemah Duhur agar potensi budaya setempat tetap terjaga dan mendapat dukungan yang memadai.
Kepala Desa Lemah Duhur, Agus Hasan, S.Sos., berharap kegiatan pengawasan tersebut dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat kepada pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
Ia menilai komunikasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan wakil rakyat penting untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Sementara itu, Pipik Taufik Ismail menegaskan bahwa kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengetahui secara langsung berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
“Aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi bahan penting bagi kami untuk diperjuangkan sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku,” ungkap Pipik.
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat Desa Lemah Duhur berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait, terutama untuk perbaikan Musala As Solihin, penanganan rumah tidak layak huni, pembangunan jalan usaha tani, serta pembenahan saluran irigasi.
Warga berharap kegiatan pengawasan ini tidak hanya menjadi forum penyampaian keluhan, tetapi juga menjadi langkah awal untuk mendorong solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan desa yang lebih baik.
Penulis : Wahid
Tinggalkan Balasan