Diduga Lakukan Pungutan Mebeler, Kepsek SMPN 3 Telagasari Dikecam Wali Murid: “Baru Bayar Seragam, Sekarang Bangku Lagi?”

Karawang, Lintaskarawang.com – Dunia pendidikan kembali tercoreng dengan dugaan praktik pungutan liar yang terjadi di lingkungan SMP Negeri 3 Telagasari, Karawang. Kepala sekolah Darmanto diduga melakukan pungutan untuk pengadaan mebel (set meja dan kursi) bagi siswa baru kelas 7 dengan cara mengoordinir perwakilan wali murid dari setiap kelas.

Informasi ini mencuat dari hasil rapat orang tua siswa, di mana pihak sekolah menyampaikan bahwa masing-masing kelas harus menunjuk satu orang wali murid untuk mengoordinir pengumpulan dana sebesar Rp180.000 per siswa untuk pembelian bangku dan meja. Ironisnya, pihak sekolah menegaskan bahwa mereka hanya akan menerima bangku dan meja yang sudah jadi, bukan uang tunai.

Dalam pesan grup yang beredar, disebutkan:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Untuk sesi 2 ada usulan untuk dibentuk kepengurusan pengadaan mebeuler (set meja kursi), dari masing-masing kelas dipilih perwakilan 1 orang wali murid untuk mengkoordinirnya… Pihak sekolah hanya menerima meja & kursi yg siap untuk dipergunakan oleh siswa.”

Salah satu wali murid yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku keberatan atas iuran tersebut.

“Belum lama ini saya diminta bayar Rp1 juta untuk perlengkapan seragam sekolah, sekarang ada lagi iuran bangku Rp180 ribu. Saya merasa sangat terbebani,” ujar wali murid tersebut dengan nada kecewa pada Senin (4/8/2025).

Tak hanya itu, dalam pesan lain dari salah satu koordinator kelas 7B, tertulis daftar nama siswa yang sudah membayar lunas maupun mencicil iuran mebeler tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran publik akan adanya pungutan yang melanggar aturan, sebab sekolah negeri seharusnya tidak membebankan biaya sarana prasarana dasar kepada orang tua siswa.

Sementara itu, Kepala SMPN 3 Telagasari, Darmanto, hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan resmi. Masyarakat dan para wali murid berharap agar Dinas Pendidikan Karawang segera turun tangan menyelidiki dugaan pungutan ini demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan negeri. (LK)