Karawang, Lintaskarawang.com – Warga Perumahan Griya Manunggal mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak pengembang yang hingga kini belum merealisasikan pembangunan gapura nama perumahan dan pos keamanan. Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh warga saat dikonfirmasi oleh Lintaskarawang.com, pada Senin (21/7/2025).
Sejak mulai menempati hunian di Perum Griya Manunggal pada tahun 2023, warga mengaku sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi kepada pihak pengembang. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda pembangunan gapura maupun pos keamanan yang menjadi salah satu elemen penting dalam sebuah kawasan perumahan.
“Sudah beberapa kali disampaikan ke pihak pengembang, tapi sampai sekarang belum ada realisasi. Padahal ini penting untuk identitas perumahan kami,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketiadaan gapura nama perumahan menyebabkan banyak tamu maupun jasa pengantar barang dan makanan tersesat. Mereka kerap salah memasuki Perumahan Taman Manunggal yang letaknya berdekatan, karena tidak adanya penanda yang jelas.
Tak hanya itu, belum dibangunnya gerbang dan pos keamanan juga membuat lingkungan perumahan menjadi rawan tindak kriminal, terutama pencurian. Warga merasa khawatir karena tidak adanya kontrol akses keluar-masuk kendaraan maupun orang asing.
“Kita merasa tidak aman karena tidak ada petugas jaga. Pos keamanan saja tidak ada, apalagi portal masuk. Ini seharusnya jadi tanggung jawab pengembang,” tambah warga lainnya.
Warga Griya Manunggal pun berharap agar pihak pengembang segera memenuhi kewajibannya membangun gapura perumahan, gerbang, dan pos keamanan demi kenyamanan dan keamanan seluruh penghuni.
Mereka menegaskan, sebagai pembeli rumah yang sah, warga memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas dasar seperti yang dijanjikan saat awal penawaran unit rumah. Apalagi, kebutuhan akan sistem keamanan dan identitas perumahan merupakan kebutuhan primer di lingkungan hunian.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengembang belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan warga tersebut. (LK)
