Karawang, Lintaskarawang.com – Jembatan Cicangor di ruas Jalan Badami–Loji, tepatnya di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sudah satu bulan ambles dan hingga kini belum dapat dilalui kendaraan. Padahal, jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses penghubung vital antara masyarakat Karawang Selatan menuju pusat kota Karawang serta lintas kabupaten seperti Bogor.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meyakinkan publik bahwa akses masyarakat tidak akan lama terputus. Melalui berbagai platform media sosialnya, Gubernur Dedi menjanjikan pemasangan jembatan darurat yang diklaim hanya memerlukan waktu dua minggu untuk direalisasikan.
Namun, hingga berita ini diturunkan, pemasangan jembatan darurat tersebut belum terealisasi. Diduga, tim teknis dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat belum mampu menjalankan proses pemasangan sebagaimana janji yang disampaikan Gubernur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fauzi, seorang warga Badami, mengaku kecewa dengan melesetnya janji Gubernur. Saat meninjau kondisi jembatan, ia menyayangkan kesalahan teknis pemasangan jembatan darurat yang menurutnya tidak seharusnya terjadi. “Kalau Gubernur turun langsung ke lapangan, mungkin bisa langsung mengoreksi,” kata Fauzi, Sabtu (5/4/2025).
Lebih lanjut, Fauzi mempertanyakan alasan teknis pemasangan jembatan darurat di atas jembatan yang sudah ambruk, sementara di sampingnya terdapat tiang pancang jembatan lama peninggalan kolonial Belanda yang terlihat lebih kokoh. “Kenapa tidak menggunakan jalur itu saja? Oprit dan tanah jembatan yang ambruk kan sudah tidak kuat,” tambahnya.
Senada, aktivis Andri Kurniawan juga mempertanyakan profesionalitas Dinas BMPR. Ia menilai, seharusnya instansi sebesar itu memiliki ahli konstruksi jembatan yang mumpuni. “Di Karawang saja, Dinas PUPR-nya bisa bikin jembatan dengan hasil bagus,” ujarnya.
Andri menekankan bahwa dampak terputusnya akses Jembatan Cicangor sangat luas. Sekitar 70.000 warga dari tiga kecamatan dan 17 desa mengalami hambatan dalam sektor ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. “Bahkan, pernah ada ambulans yang membawa jenazah terpaksa berhenti di tengah jalan, jenazah harus ditandu dulu baru dipindahkan ke ambulans lainnya di seberang,” paparnya.
Menurutnya, keberadaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat merupakan bentuk sindiran nyata terhadap lemahnya respon Pemerintah Provinsi Jawa Barat. JPO tersebut hanya bisa dilalui sepeda motor, jauh dari kebutuhan utama transportasi.
Sementara itu, pelaku usaha setempat, Haerudin atau yang akrab disapa Mang Udin, mengaku harus merumahkan 12 karyawannya karena usahanya lumpuh sejak jembatan ambles. “Omset kami turun 98%. Padahal seharusnya saat Ramadan dan Lebaran ini jadi puncaknya,” keluhnya.
Di akhir pernyataannya, Mang Udin menyayangkan sikap Gubernur Dedi Mulyadi yang belum juga turun ke lapangan. “Yang membuat saya heran, biasanya pak Gubernur Jabar ini ketika ada kejadian yang membuat hajat hidup orang banyak terkendala, langsung turun ke lapangan. Tapi dengan apa yang terjadi pada jembatan Cicangor ini, beliau tidak melakukan langkah sebagaimana yang biasa dilakukan pada daerah lain,” pungkasnya. (LK)
Tinggalkan Balasan