RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPRD KARAWANG BAHAS PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN

- Penulis

Jumat, 14 Maret 2025 - 21:14

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Karawang, Lintaskarawang.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan tenaga kerja migran yang diduga merupakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Rapat ini berlangsung pada Jumat, 14 Maret 2025, di Ruang Rapat I DPRD Kabupaten Karawang.

Dalam forum tersebut, hadir berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari dinas tenaga kerja, aparat penegak hukum, serta organisasi yang peduli terhadap pekerja migran. Kuasa hukum korban, Eva Nurshofa, Dede Jalaludin dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Bersama Bela Rakyat (Gabbar), turut menyampaikan pandangannya mengenai kasus yang menimpa kliennya.

Menurut Dede Jalaludin, kasus TPPO yang dialami oleh Eva Nurshofa harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menegaskan perlunya langkah konkret dalam mencegah terjadinya kembali kasus serupa di masa mendatang.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Kami meminta agar dinas-dinas terkait segera mengaktifkan kembali Satgas Desa rawan TPPO, guna memastikan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri,” ujar Dede Jalaludin.

Baca Juga:  Natala Sumedha Gelar Reses II di Karawang Kulon, Perkuat Silaturahmi dengan Warga

Komisi IV DPRD Karawang menanggapi serius permasalahan ini dan mendorong adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah. Ketua Komisi IV menyatakan bahwa pihaknya akan mengawal proses hukum yang sedang berjalan serta memastikan adanya regulasi yang lebih ketat dalam perekrutan tenaga kerja migran.

Selain membahas kasus yang menimpa Eva Nurshofa, dalam rapat ini juga dibahas langkah-langkah preventif yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu usulan yang mencuat adalah perlunya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya TPPO serta pentingnya menempuh jalur resmi dalam bekerja di luar negeri.

Komisi IV DPRD Karawang menegaskan bahwa hasil rapat ini akan segera ditindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih konkret. Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem perlindungan bagi tenaga kerja migran agar kasus TPPO tidak kembali terulang. (LK)

 

Berita Terkait

Aspirasi FMSB Tak Terjawab, Ketegasan Pemkab Subang dalam Kasus PT CMM Jadi Sorotan
Pembangunan Drainase di Pinayungan Dikeluhkan Warga, Pemasangan U-Ditch dan Kemacetan Jadi Sorotan
Resto Saung Berkah Gurame Layangkan Somasi ke Resto Sumoreang, Minta Klarifikasi dan Permintaan Maaf Terbuka
Nasabah LKM Karawang Menunggu Uang Kembali, Bupati Didesak Turun Tangan: Mengapa Belum Ada Kepastian?
DPRD Karawang Siap Kawal Aspirasi PPPK Paruh Waktu, Perjuangkan Kepastian Status dan Kesejahteraan
PT NIJ Tak Hadiri RDP, DPRD Karawang Kecewa: Persoalan Kemitraan dan Tenaga Kerja Jadi Sorotan
Munas APPI 2026 Perkuat Profesionalisme dan Independensi Pers
Bupati Karawang Komitmen Tingkatkan Anggaran UMKM, Targetkan Capai Rp13 Miliar di 2027
Berita ini 17 kali dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 06:13

Aspirasi FMSB Tak Terjawab, Ketegasan Pemkab Subang dalam Kasus PT CMM Jadi Sorotan

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 09:03

Pembangunan Drainase di Pinayungan Dikeluhkan Warga, Pemasangan U-Ditch dan Kemacetan Jadi Sorotan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 11:12

Resto Saung Berkah Gurame Layangkan Somasi ke Resto Sumoreang, Minta Klarifikasi dan Permintaan Maaf Terbuka

Jumat, 23 Oktober 2026 - 03:34

DPRD Karawang Siap Kawal Aspirasi PPPK Paruh Waktu, Perjuangkan Kepastian Status dan Kesejahteraan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 11:46

PT NIJ Tak Hadiri RDP, DPRD Karawang Kecewa: Persoalan Kemitraan dan Tenaga Kerja Jadi Sorotan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 10:43

Munas APPI 2026 Perkuat Profesionalisme dan Independensi Pers

Rabu, 21 Oktober 2026 - 10:30

Bupati Karawang Komitmen Tingkatkan Anggaran UMKM, Targetkan Capai Rp13 Miliar di 2027

Jumat, 16 Oktober 2026 - 09:17

JUT Kosambibatu Disorot, Hasil Pengukuran dan Klarifikasi Pihak Terkait Jadi Bahan Verifikasi

Berita Terbaru