RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPRD KARAWANG BAHAS PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN

- Penulis

Jumat, 14 Maret 2025 - 21:14

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Karawang, Lintaskarawang.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan tenaga kerja migran yang diduga merupakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Rapat ini berlangsung pada Jumat, 14 Maret 2025, di Ruang Rapat I DPRD Kabupaten Karawang.

Dalam forum tersebut, hadir berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari dinas tenaga kerja, aparat penegak hukum, serta organisasi yang peduli terhadap pekerja migran. Kuasa hukum korban, Eva Nurshofa, Dede Jalaludin dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Bersama Bela Rakyat (Gabbar), turut menyampaikan pandangannya mengenai kasus yang menimpa kliennya.

Menurut Dede Jalaludin, kasus TPPO yang dialami oleh Eva Nurshofa harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menegaskan perlunya langkah konkret dalam mencegah terjadinya kembali kasus serupa di masa mendatang.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Kami meminta agar dinas-dinas terkait segera mengaktifkan kembali Satgas Desa rawan TPPO, guna memastikan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri,” ujar Dede Jalaludin.

Baca Juga:  PT Aicikiki di Kawasan KIIC Diduga Tidak Kelola IPAL dengan Baik

Komisi IV DPRD Karawang menanggapi serius permasalahan ini dan mendorong adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah. Ketua Komisi IV menyatakan bahwa pihaknya akan mengawal proses hukum yang sedang berjalan serta memastikan adanya regulasi yang lebih ketat dalam perekrutan tenaga kerja migran.

Selain membahas kasus yang menimpa Eva Nurshofa, dalam rapat ini juga dibahas langkah-langkah preventif yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu usulan yang mencuat adalah perlunya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya TPPO serta pentingnya menempuh jalur resmi dalam bekerja di luar negeri.

Komisi IV DPRD Karawang menegaskan bahwa hasil rapat ini akan segera ditindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih konkret. Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem perlindungan bagi tenaga kerja migran agar kasus TPPO tidak kembali terulang. (LK)

 

Berita Terkait

Keadilan yang Tertunda, Pelapor Soroti Lambannya Penanganan Kasus di Polsek Kedungwaringin
Aliansi LBH Karawang Bawa Kasus Grand Swarna dan Kartika Residence ke Senayan
Ketua Forum Aktivis Karawang Mr. Kim: Rakyat Bersatu Tolak Oligarki Masuk Kampung
Kejari Karawang Segel Kantor Pusat PT BAS, Penyidikan Dugaan Korupsi KPR Bank Himbara Terus Bergulir
Barang Sudah Turun, Plang Belum Ada: Dugaan Minimarket di Kalijaya Dinilai “Ngebut” Meski Ditolak Warga
Kejari Karawang Selidiki Dugaan Korupsi KPR BTN di Kartika Residence dan Citra Swarna Grande
Viral Ancam Gorok Wartawan, Ken Ken Diamankan dan Dilimpahkan ke Polresta Tangerang
Diduga Abaikan Kepatuhan Perizinan, PT. Raja Jeva Nisi Disorot Keras: Bangun Gudang Baru Tanpa PBG dan Belum Kantongi SLF
Berita ini 17 kali dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Senin, 1 Juni 2026 - 06:58

Keadilan yang Tertunda, Pelapor Soroti Lambannya Penanganan Kasus di Polsek Kedungwaringin

Jumat, 29 Mei 2026 - 00:11

Ketua Forum Aktivis Karawang Mr. Kim: Rakyat Bersatu Tolak Oligarki Masuk Kampung

Sabtu, 23 Mei 2026 - 05:16

Kejari Karawang Segel Kantor Pusat PT BAS, Penyidikan Dugaan Korupsi KPR Bank Himbara Terus Bergulir

Sabtu, 23 Mei 2026 - 03:57

Barang Sudah Turun, Plang Belum Ada: Dugaan Minimarket di Kalijaya Dinilai “Ngebut” Meski Ditolak Warga

Rabu, 20 Mei 2026 - 06:23

Kejari Karawang Selidiki Dugaan Korupsi KPR BTN di Kartika Residence dan Citra Swarna Grande

Senin, 18 Mei 2026 - 12:42

Viral Ancam Gorok Wartawan, Ken Ken Diamankan dan Dilimpahkan ke Polresta Tangerang

Senin, 18 Mei 2026 - 12:17

Diduga Abaikan Kepatuhan Perizinan, PT. Raja Jeva Nisi Disorot Keras: Bangun Gudang Baru Tanpa PBG dan Belum Kantongi SLF

Minggu, 17 Mei 2026 - 12:20

Merasa Dirugikan, Konsumen Kartika Residence Gandeng LBH Lintas Buana Nusantara untuk Tempuh Jalur Hukum

Berita Terbaru