Bandung, Lintaskarawang.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Bale Pakuan, Kota Bandung, Rabu (15/04/26).
Forum tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta integrasi layanan kesehatan sebagai prioritas pembangunan di Jawa Barat.
Kegiatan dihadiri pimpinan dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, hingga Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, hadir mewakili daerahnya, didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Karawang.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Musrenbang tahun ini mengusung tema ‘Lembur Diurus, Kota Ditata’ yang menitikberatkan pada keterpaduan pembangunan lintas wilayah, pemerintah Provinsi Jawa Barat menekankan bahwa sinkronisasi program pusat dan daerah menjadi kunci efektivitas pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, H. Iwan Suryawan, mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Jawa Barat yang dinilai responsif terhadap kebutuhan masyarakat, ia menegaskan, meski terjadi pengurangan transfer daerah, pembangunan harus tetap berjalan.
“Tahun 2027 menjadi momentum penting, sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus diperkuat melalui kolaborasi dan sinergi, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa seluruh program daerah harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan berlandaskan visi pembangunan nasional.
“Jawa Barat adalah motor penggerak nasional, perencanaan ini menjadi fase krusial karena berada di masa paruh waktu RPJMD,” katanya.
Gubernur Jawa Barat juga mengingatkan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada capaian statistik, tetapi harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, sejumlah sektor prioritas disoroti, termasuk penguatan layanan kesehatan yang terintegrasi dan merata di seluruh wilayah.
Melalui Musrenbang ini, pemerintah berharap perencanaan pembangunan tahun 2027 dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat Jawa Barat.
Penulis: Wahid
Editor: Aan Ade Warino













Tinggalkan Balasan