Karawang, Lintaskarawang.com – Proses rekrutmen tenaga kerja untuk RSUD Rengasdengklok yang dalam waktu dekat akan segera launching, kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, sistem rekrutmen tersebut dipercayakan kepada Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, bukan kepada universitas yang ada di Karawang.
Keputusan tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Karawang sebagai daerah dengan angka pengangguran yang masih tinggi, dinilai memiliki banyak sumber daya manusia yang kompeten serta universitas yang mumpuni untuk dilibatkan. Namun kenyataannya, kepercayaan justru diberikan kepada pihak luar daerah.
“Yang dipercaya untuk melakukan rekrutmen justru dari universitas luar Karawang. Padahal, bagaimana mungkin mereka benar-benar memahami kebutuhan dan keadaan masyarakat Karawang, sementara kondisi saat ini sedang banyak pengangguran,” ungkap tokoh masyarakat setempat, Iyas Sutiana yang akrab disapa Abah Adeng, Minggu (7/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan tersebut menggambarkan kekecewaan mendalam terhadap keputusan yang dinilai tidak berpihak pada potensi lokal. Publik mempertanyakan apakah universitas di Karawang dianggap tidak mampu sehingga tidak dilibatkan dalam proses penting itu.
Kritik juga mengalir deras karena seharusnya pemerintah daerah lebih peka terhadap kondisi nyata masyarakat Karawang. Jumlah pengangguran yang masih tinggi tentu menjadi alasan kuat untuk memberdayakan lembaga pendidikan dan tenaga kerja lokal.
“Apakah universitas yang ada di Karawang sendiri dianggap tidak mampu atau tidak ada yang bisa dilibatkan? Jangan sampai Dinas Kabupaten Karawang terkesan tidak percaya pada universitas yang ada di Karawang,” tegas Abah Adeng.
Sorotan juga datang dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi PDI Perjuangan, Rosmilah, A.Md., menegaskan perlunya keberpihakan terhadap masyarakat Karawang, khususnya wilayah utara.
“Wilayah utara harus diprioritaskan. Banyak masyarakat Karawang utara hingga kini belum mendapatkan pekerjaan, sementara RSUD Rengasdengklok justru merekrut tenaga dari luar. Kami mohon Bapak Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan benar-benar memperhatikan masyarakat kami,” ujar Rosmilah.
Sejumlah pihak juga menilai penggunaan lembaga luar daerah berpotensi menimbulkan kesan diskriminatif. Mereka menekankan bahwa rekrutmen RSUD Rengasdengklok tidak hanya harus transparan dan profesional, tetapi juga mengedepankan keberpihakan pada daerah.
Pihak dinas terkait diminta segera memberikan klarifikasi dan alasan objektif atas keputusan tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kekecewaan yang lebih luas. Masyarakat berharap momentum launching RSUD Rengasdengklok bisa menjadi peluang untuk menekan angka pengangguran di Karawang, bukan sebaliknya menjadi polemik yang menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. (LK)
Tinggalkan Balasan