Karawang, Lintaskarawang.com – Publik kembali dibuat geram. Setelah DPR RI ramai disorot usai video joget-joget anggota dewan beredar di ruang sidang usai kenaikan gaji, kini giliran DPRD Kabupaten Karawang yang tak luput dari kritikan pedas masyarakat.
Namun sorotan di Karawang bukan soal goyang-goyang, melainkan isu serius: dugaan rebutan pokir (pokok-pokok pikiran) di internal dewan, terutama dari mereka yang justru tidak lagi terpilih di Pemilu 2024. Fenomena ini menimbulkan tanda tanya besar, mengapa mereka yang sudah kalah masih begitu getol memperjuangkan pokir?
Padahal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang sendiri telah mengeksekusi sejumlah program pembangunan infrastruktur yang berjalan sesuai perencanaan. Lantas, apa urgensi dari kegaduhan yang diciptakan oleh para mantan dewan tersebut?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masyarakat pun bertanya-tanya, apakah yang diperebutkan benar-benar untuk kepentingan rakyat atau justru demi kepentingan segelintir orang yang ingin mengamankan proyek dan anggaran menjelang lengser? Kesan yang muncul di publik, para dewan kalah itu masih saja ngotot mencari “jatah” meski sudah tidak dipercaya rakyat.
“Kalau sudah tidak terpilih, mestinya legawa. Jangan sampai meninggalkan jejak buruk dengan memperlihatkan wajah asli bahwa pokir hanya dijadikan alat rebutan, bukan untuk kesejahteraan rakyat,” sindir Mr Kim aktivis Karawang pada Minggu (24/8).
Ironisnya, isu rebutan pokir ini justru menutupi capaian Pemkab Karawang dalam pembangunan infrastruktur. Bukannya mengapresiasi kerja pemerintah daerah, ruang publik kembali dipenuhi drama politik yang sejatinya tidak relevan bagi rakyat.
Fenomena ini seolah menunjukkan bahwa jabatan dewan bukan lagi tentang amanah, melainkan peluang. Publik semakin cerdas menilai, siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat, dan siapa yang hanya sibuk berebut kue pembangunan.
Kini, DPRD Karawang tengah berada di persimpangan sorotan publik. Jika isu rebutan pokir terus dibiarkan, maka stigma buruk terhadap wakil rakyat akan semakin mengakar: bahwa kursi dewan hanya menjadi tempat transaksi, bukan perjuangan. (LK)
Tinggalkan Balasan