Karawang | Lintaskarawang.com – Catatan hasil Rapat Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) se-Kabupaten Karawang yang berlangsung pada Kamis, 30 April 2026, menjadi sorotan. Selain membahas percepatan pergeseran Anggaran Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), rapat tersebut juga memuat sejumlah informasi mengenai kebutuhan barang pendidikan, mulai dari kertas rapor, kertas ijazah, sampul ijazah, buku aktivitas murid, hingga kebutuhan pelaksanaan asesmen.
Namun, perhatian publik tertuju pada munculnya nama Sambas dalam catatan rapat yang disebut berkaitan dengan penyediaan sejumlah kebutuhan sekolah. Persoalan ini menjadi sensitif setelah muncul informasi bahwa Sambas diketahui merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas atau menjabat di lingkungan Koordinator Wilayah (Korwil) bidang pendidikan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius: apakah seorang ASN yang memiliki jabatan atau kewenangan di lingkungan pendidikan diperbolehkan sekaligus menjadi pemimpin, pengurus, pemilik, atau pihak yang mengendalikan perusahaan maupun usaha yang menawarkan barang kepada sekolah-sekolah dalam wilayah tugasnya?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertanyaan tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan sepele. Sebab, apabila terdapat hubungan langsung antara jabatan ASN dengan kegiatan usaha yang menawarkan atau menyediakan barang kepada satuan pendidikan, maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak terdapat konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan, maupun pemanfaatan pengaruh kedinasan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Berdasarkan catatan rapat yang diterima redaksi, pembahasan K3S antara lain berkaitan dengan percepatan pergeseran ARKAS pada 28 April hingga 4 Mei 2026, penganggaran kebutuhan guru PPPK paruh waktu, kertas ijazah, kertas rapor, serta sejumlah kebutuhan administrasi sekolah.
Dalam catatan tersebut juga disebutkan harga kertas rapor sebesar Rp250.000 per rim, dengan beberapa nama penyedia yang disebut antara lain Epul, Sambas, Agus, dan Ganjar.
Selain itu, terdapat informasi mengenai kebutuhan kertas ijazah dengan harga Rp10.500 per siswa kelas VI, sampul ijazah sekitar Rp33.000 ditambah pajak, serta buku “Buatmu” atau Buku Aktivitas Murid yang disebut disusun oleh Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG).
Untuk kelas I dan II, buku tersebut disebut memiliki harga Rp56.000 untuk empat mata pelajaran, sedangkan kelas III hingga VI sebesar Rp70.000 untuk lima mata pelajaran.
Nama Sambas kembali tercantum dalam bagian catatan yang membahas pelaksanaan ujian dan kebutuhan administrasi pendidikan. Dalam catatan tersebut disebutkan sejumlah kebutuhan seperti soal, spanduk, perangkat ujian, kertas ijazah, lembar nilai ijazah, nilai TKA, kertas rapor, hingga biaya pencetakan.
Catatan itu bahkan memuat keterangan bahwa pemesanan barang dapat dilakukan lebih awal, barang dapat diterima terlebih dahulu, sedangkan pembayaran diberikan tenggang waktu.
Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai batas antara penyampaian informasi kebutuhan pendidikan dengan kegiatan promosi atau penawaran barang kepada sekolah.
Apabila nama yang disebut dalam rapat benar merupakan ASN aktif dan memiliki jabatan di lingkungan Korwil pendidikan, maka perlu dijelaskan secara terbuka dalam kapasitas apa yang bersangkutan terlibat atau disebut dalam penyediaan barang tersebut.
Klarifikasi tersebut penting agar tidak muncul dugaan bahwa jabatan ASN digunakan untuk membangun akses pasar atau memengaruhi keputusan pembelian sekolah.
ASN Harus Menjaga Integritas dan Bebas dari Konflik Kepentingan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menempatkan integritas, profesionalitas, netralitas, akuntabilitas, serta kepentingan publik sebagai prinsip penting dalam penyelenggaraan manajemen ASN.
ASN bukan hanya dituntut menjalankan tugas secara profesional, tetapi juga wajib menjaga kepercayaan publik dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan benturan antara kepentingan jabatan dengan kepentingan pribadi.
Sementara itu, Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 mengatur mengenai pengelolaan konflik kepentingan di instansi pemerintah, termasuk konflik kepentingan aktual maupun konflik kepentingan potensial. Aturan tersebut menegaskan pentingnya pencegahan terhadap kondisi ketika kepentingan pribadi dapat memengaruhi atau diduga memengaruhi objektivitas pelaksanaan tugas jabatan.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengatur kewajiban, larangan, serta mekanisme penegakan disiplin bagi PNS. Pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan kedinasan dapat dikenai hukuman disiplin sesuai tingkat dan hasil pemeriksaan.
Dengan demikian, menjadi ASN tidak serta-merta berarti seseorang dilarang memiliki kegiatan usaha. Namun, apabila ASN tersebut menduduki posisi tertentu dalam perusahaan atau memiliki kepentingan bisnis yang berkaitan langsung dengan bidang, wilayah, atau pihak yang berada dalam lingkup pengaruh jabatannya, maka persoalan konflik kepentingan wajib diuji secara serius.
Apalagi apabila seorang pejabat atau ASN di lingkungan Korwil memiliki akses, pengaruh, koordinasi, pembinaan, maupun hubungan kedinasan dengan kepala sekolah, sementara pada saat yang bersamaan terdapat kegiatan penawaran atau penyediaan barang kepada sekolah.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai independensi kepala sekolah dalam menentukan kebutuhan dan memilih penyedia barang.
Sekolah harus memiliki kebebasan untuk menentukan kebutuhan berdasarkan perencanaan, kewajaran harga, kualitas barang, ketentuan ARKAS, serta mekanisme pengadaan yang berlaku. Kepala sekolah tidak boleh berada dalam situasi yang dapat menimbulkan kesan bahwa pembelian kepada penyedia tertentu merupakan arahan, kewajiban, atau bentuk kepatuhan kepada pejabat di lingkungan pendidikan.
Jangan Sampai Rapat K3S Menjadi Ruang Promosi Bisnis
Rapat K3S pada dasarnya merupakan forum koordinasi kepala sekolah dalam membahas kebijakan, program pendidikan, administrasi, dan berbagai persoalan penyelenggaraan sekolah.
Karena itu, rapat K3S seharusnya tidak berubah menjadi ruang promosi, pemasaran, atau pengondisian pembelian barang dari penyedia tertentu.
Apabila penyebutan nama penyedia hanya bertujuan memberikan informasi, hal tersebut harus dijelaskan secara transparan. Namun, apabila terdapat arahan, penawaran, pengumpulan pesanan, fasilitasi pembayaran, atau pengondisian agar sekolah membeli barang melalui pihak tertentu, maka perlu ditelusuri apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan aturan pengadaan dan tata kelola dana pendidikan.
Terlebih, sejumlah kebutuhan yang disebut dalam rapat berkaitan dengan pembiayaan sekolah dan berpotensi menggunakan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sesuai ketentuan yang berlaku.
Penggunaan dana pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan nyata sekolah, perencanaan dalam ARKAS, prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kewajaran harga.
Sekolah tidak boleh diarahkan untuk membeli barang tertentu hanya karena penyedianya memiliki kedekatan dengan pejabat atau ASN di lingkungan pendidikan.
Disdikbud dan Inspektorat Diminta Melakukan Klarifikasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang diminta memberikan penjelasan terbuka terkait munculnya nama Sambas dalam catatan rapat K3S tersebut.
Inspektorat Kabupaten Karawang juga didorong melakukan penelaahan terhadap proses penyampaian informasi penyedia barang dalam forum K3S.
Publik berhak mendapatkan jawaban yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(LK)
Tinggalkan Balasan