Pansus DPRD Karawang Intensif Bahas Raperda LKPJ 2025, Evaluasi Kinerja dan Capaian Makro

- Penulis

Selasa, 7 April 2026 - 03:17

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Karawang | Lintaskarawang.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Karawang menggelar rapat kerja intensif pada Senin, 6 April 2026 di Gedung Sidang DPRD Kabupaten Karawang. Agenda utama rapat tersebut adalah pembahasan dan pendalaman Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Karawang Tahun 2025.

Rapat ini menjadi forum strategis dalam mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah daerah, khususnya dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang telah berjalan sepanjang tahun 2025. Pansus DPRD menekankan pentingnya akuntabilitas dan efektivitas dalam setiap kebijakan yang diambil.

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis turut dihadirkan dalam rapat kerja tersebut, di antaranya DPUPR, DPRKP, BAPPERIDA, BAPENDA, BKPSDM, serta BPKAD. Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), para asisten, dan kepala bagian di lingkungan Setda Kabupaten Karawang juga ikut serta dalam pembahasan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam rapat tersebut, Pansus melakukan pendalaman terhadap sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketiga sektor ini dinilai memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Karawang.

Baca Juga:  Anggota DPRD Karawang, Natalasumedha, Lakukan Kunjungan Lapangan ke Posko PAM Dishub Karawang untuk Monitoring Arus Mudik

Evaluasi tidak hanya berfokus pada realisasi program, tetapi juga pada capaian indikator makro pembangunan daerah. Pansus secara khusus menyoroti perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta angka penurunan kemiskinan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Selain itu, rapat juga menggali berbagai kendala yang dihadapi oleh OPD dalam pelaksanaan program, termasuk hambatan teknis dan administratif. Hal ini bertujuan agar ke depan perencanaan dan pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.

Sebelumnya, Bupati Karawang telah menyampaikan LKPJ Tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD pada Senin, 30 Maret 2026. Dalam laporan tersebut disampaikan adanya tren positif pada sejumlah indikator pembangunan daerah.

Di antaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, sementara angka kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, angka pasti dari capaian tersebut masih dalam proses pendalaman oleh Pansus DPRD.

Melalui rapat kerja intensif ini, Pansus DPRD Karawang diharapkan mampu merumuskan rekomendasi yang konstruktif dan komprehensif. Rekomendasi tersebut nantinya akan menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pembangunan di masa mendatang.

Berita Terkait

Warga Mulyajaya Soroti Aset dan Dana Desa Rp190 Juta, Inspektorat Diminta Tegak Lurus
Lebih Praktis! TANGKAR Resmi Jadi SuperApp untuk Semua Layanan Publik Karawang
Wakil Abo Bongkar Polemik Beras Bapanas di Rengasdengklok Selatan: Beras 90 karung di GOR, Warga Mengaku Belum Kebagian
Sungai Perbatasan Cilamaya–Ciasem Dikeluhkan Berbau Menyengat, Warga Minta DLHK Turun Tangan
Diduga Tak Sesuai Spesifikasi, Proyek Jalan Poros Tanjung Mekar Rp189 Juta Disorot Warga
DPRD Karawang Resmi Dukung Draft RUU Perlindungan Ketenagakerjaan
Skandal KPR Fiktif Karawang Makin Melebar! Kejari Tetapkan Dua Bos Bank Himbara Jadi Tersangka, Total Kini 7 Orang
Proyek Jalan di Puseurjaya Disorot, Muncul Dugaan Permintaan Uang Koordinasi hingga Jutaan Rupiah
Berita ini 0 kali dibaca

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 05:14

Warga Mulyajaya Soroti Aset dan Dana Desa Rp190 Juta, Inspektorat Diminta Tegak Lurus

Rabu, 16 September 2026 - 02:32

Lebih Praktis! TANGKAR Resmi Jadi SuperApp untuk Semua Layanan Publik Karawang

Jumat, 11 September 2026 - 04:25

Sungai Perbatasan Cilamaya–Ciasem Dikeluhkan Berbau Menyengat, Warga Minta DLHK Turun Tangan

Jumat, 11 September 2026 - 04:12

Diduga Tak Sesuai Spesifikasi, Proyek Jalan Poros Tanjung Mekar Rp189 Juta Disorot Warga

Jumat, 11 September 2026 - 02:35

DPRD Karawang Resmi Dukung Draft RUU Perlindungan Ketenagakerjaan

Kamis, 10 September 2026 - 12:14

Skandal KPR Fiktif Karawang Makin Melebar! Kejari Tetapkan Dua Bos Bank Himbara Jadi Tersangka, Total Kini 7 Orang

Kamis, 10 September 2026 - 08:22

Proyek Jalan di Puseurjaya Disorot, Muncul Dugaan Permintaan Uang Koordinasi hingga Jutaan Rupiah

Senin, 7 September 2026 - 12:27

63 Desa Terima LHP AMJ, Publik Karawang Menanti Dibukanya Temuan dan Tindak Lanjut

Berita Terbaru