Musrenbang RKPD 2027 Kutawaluya, DPRD Dapil II H.Karsim Desak Solusi Konkret untuk Ulu-ulu, Pupuk, dan Infrastruktur Pertanian

Karawang | Lintaskarawang.com Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tingkat Kecamatan Kutawaluya, Selasa (13/02/2026). Forum yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Kutawaluya itu mengangkat tema “Penyediaan Infrastruktur Konektivitas Wilayah yang Berkualitas, Merata, dan Terintegrasi.”

Musrenbang tersebut menjadi tahapan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Edaran Bupati Karawang Nomor 134 Tahun 2026. Sejumlah unsur hadir dalam kegiatan itu, mulai dari Camat Kutawaluya Karta Wijaya, SE., anggota DPRD Kabupaten Karawang Dapil II, unsur TNI-Polri, kepala desa, BPD, LPM, hingga perwakilan kelompok masyarakat.

Dalam forum tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Karawang Dapil II, H. Karsim Atau Biasa di sebut dengan Panggilan Dewan tani, dalam Zoom meting menyampaikan kritik terbuka terkait persoalan mendasar yang dinilai belum terselesaikan dari tahun ke tahun, khususnya di sektor pertanian. Ia menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh berhenti pada tataran seremonial, melainkan harus menjawab persoalan riil di lapangan.

Salah satu isu yang ia soroti adalah keberadaan ulu-ulu atau petugas pengatur air di saluran tersier. Menurutnya, hingga kini tidak ada kejelasan honor bagi mereka, padahal perannya krusial dalam menjaga kelancaran irigasi sawah.

“Saluran sekunder ada yang mengurus, tapi tersier yang langsung ke sawah petani justru tidak ada kepastian. Pekerjaan mereka berat, berhari-hari membersihkan saluran, tapi tidak ada honor tetap. Kalau ini dibiarkan, jangan heran kalau irigasi terbengkalai,” tegasnya.

Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang agar segera mengambil kebijakan konkret terkait insentif bagi ulu-ulu.
Persoalan pupuk subsidi juga menjadi sorotan tajam.

Ia menyebut urea dan SP-36 sebagai kebutuhan pokok petani yang tidak bisa diganti begitu saja tanpa kajian dan uji coba yang jelas. Ia mengingatkan agar kebijakan perubahan subsidi tidak dilakukan sepihak tanpa sosialisasi kepada kelompok tani dan gapoktan.

“Kalau mau mengganti dengan pupuk organik, silakan buat demplot yang jelas dan terbukti. Jangan sampai kebijakan berubah, tapi hasil panen justru turun dan petani yang menanggung risiko,” ujarnya.

Di sektor infrastruktur, ia menyoroti kerusakan tanggul irigasi sekunder di sejumlah wilayah seperti Cilebar dan Jayakerta. Ia menilai kewenangan antara pihak pengelola sungai dan irigasi belum diiringi pengawasan yang maksimal, sehingga banyak tanggul rusak dan mengganggu sistem pengairan.

Ia mendorong adanya penegasan batas tanggul serta pembangunan jalan usaha tani agar tidak terjadi pengerukan yang merusak struktur tanggul.

Kualitas pembangunan turap jalan dan drainase pun tak luput dari kritik. Ia menilai ada proyek turap yang baru dibangun namun dalam hitungan bulan sudah mengalami kerusakan. Kondisi itu dinilai merugikan petani yang lahannya digunakan tanpa ganti rugi.

“Petani sudah ikhlas memberikan lahannya untuk pembangunan, tapi kalau hasilnya cepat rusak, itu jelas tidak adil. Kualitas harus dijaga, jangan sampai proyek baru beberapa bulan sudah hancur,” katanya.

Ia juga menyinggung dampak lanjutan seperti munculnya sarang tikus di turap yang rusak dan merugikan hasil panen.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya keberpihakan nyata terhadap kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di wilayah Rawamerta, Rengasdengklok, Kutawaluya, Cilebar, dan Jayakerta. Menurutnya, jika pertanian diperkuat dan petani sejahtera, maka arus urbanisasi ke kawasan industri dapat ditekan.

“Kalau pertanian maju dan penghasilan petani layak, masyarakat tidak perlu berbondong-bondong mencari kerja ke kota atau pabrik Yang ada Di kabupaten karawang ,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga meminta perhatian terhadap jalan penghubung Desa Panyingkiran dan Desa sekarwangi yang dilaporkan rusak parah dan sulit dilalui kendaraan roda empat. Ia berharap pemerintah desa dan instansi terkait segera merealisasikan perbaikan karena menyangkut keselamatan dan aktivitas ekonomi warga.

Musrenbang RKPD 2027 di Kecamatan Kutawaluya pun menjadi momentum bagi DPRD untuk mengingatkan agar pembangunan tidak sekadar tercatat dalam dokumen perencanaan, melainkan benar-benar diwujudkan secara berkualitas, terukur, dan berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama petani sebagai tulang punggung wilayah Dapil II Karawang.

(Wahid)