Karawang | Lintaskarawang.com – Kerusakan parah Jalan Pantura Karawang kembali menjadi sorotan tajam. Aktivis Karawang yang juga CEO Lintaskarawang.com, Nurdin Syam yang akrab disapa Mr Kim, mengkritik keras kondisi jalan nasional tersebut yang hingga hari ini masih dipenuhi lubang berbahaya dan genangan air hujan.
Pantauan di lapangan menunjukkan, kerusakan jalan terjadi mulai dari perbatasan Kabupaten Bekasi tepatnya Jembatan Citarum Tanjung Pura, hingga Jembatan Kali perbatasan Kecamatan Jatisari, Karawang dengan Kabupaten Subang. Di banyak titik, aspal berlubang kembali menganga setelah diguyur hujan, meski sebelumnya sempat dilakukan perbaikan.
“Beberapa hari lalu memang ada perbaikan, tapi faktanya hanya tambal sulam aspal. Begitu hujan turun, jalan kembali rusak, berlubang, dan membahayakan pengguna jalan. Ini bukan perbaikan, ini akal-akalan,” tegas Nurdin Syam, Rabu (10/2/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pola tambal sulam yang terus diulang justru memperlihatkan kegagalan dalam perencanaan dan pengawasan, terutama karena Jalan Pantura Karawang berada di bawah kewenangan PPK 1.1 Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai penanggung jawab perbaikan dan pengawasan.
Ironisnya, di tengah kondisi jalan yang membahayakan keselamatan publik, justru mencuat informasi bahwa tahun 2026 tidak ada anggaran perbaikan jalan secara menyeluruh dengan alasan klasik: efisiensi anggaran.
“Ini yang bikin saya geram. Alasannya selalu efisiensi. Saya mau tanya, siapa itu efisiensi? Orang mana efisiensi? Kok keselamatan rakyat selalu kalah oleh dalih efisiensi?” sindir Nurdin Syam dengan nada keras.
Ia menilai alasan efisiensi tidak bisa dijadikan pembenaran ketika nyawa dan keselamatan pengguna jalan dipertaruhkan. Jalan Pantura merupakan jalur vital nasional yang dilintasi kendaraan berat, angkutan logistik, dan ribuan masyarakat setiap hari.
“Kalau jalan nasional dibiarkan rusak begini, itu sama saja membiarkan kecelakaan terjadi pelan-pelan. Keselamatan pengguna jalan jauh lebih utama daripada efisiensi versi meja rapat,” lanjutnya.
Nurdin Syam juga menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap kewajibannya dalam menyediakan infrastruktur jalan yang layak dan aman. Ia meminta Kementerian PU dan PPK 1.1 tidak sekadar hadir di atas kertas, tetapi bertanggung jawab secara nyata di lapangan.
“Jangan sampai negara terlihat rajin bicara efisiensi, tapi lalai melindungi rakyatnya sendiri. Kalau ini terus dibiarkan, publik berhak curiga: yang dihemat itu anggaran, atau tanggung jawab?” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PPK 1.1 Kementerian PU terkait kondisi terkini Jalan Pantura Karawang dan rencana penanganan permanen ke depan. (LK)













Tinggalkan Balasan