Karawang, Lintaskarawang.com – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang memastikan jumlah tenaga kebersihan yang tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepala Bidang Kebersihan DLH Karawang, Agus Mustaqim, menjelaskan bahwa angka 31.025 yang tercantum dalam SIRUP bukanlah jumlah petugas kebersihan, melainkan akumulasi honor harian yang dibayarkan kepada 85 orang petugas selama satu tahun.
“Data itu merupakan akumulasi pekerjaan atau honor harian untuk 85 petugas kebersihan selama satu tahun. Karena mereka menerima upah harian, jika dikalikan 365 hari akan menghasilkan angka 31.025,” ujarnya, Kamis (28/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agus menegaskan, honor dan jumlah petugas kebersihan tersebut sudah diverifikasi oleh BPKAD dan Bappeda, serta kegiatan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, bukan hanya di tahun ini.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa jumlah petugas kebersihan yang saat ini aktif bekerja mencapai 431 orang. Mereka terbagi atas penyapu jalan dan mandor yang tersebar di lima titik, yaitu UPTD I Karawang Barat, UPTD II Rengasdengklok, UPTD III Cikampek, UPTD IV Telagasari, dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jalupang.
Rinciannya, di UPTD I terdapat 254 petugas, UPTD II sebanyak 55 orang, UPTD III berjumlah 67 orang, UPTD IV sebanyak 11 orang, dan di TPA Jalupang ada 44 orang. Dari total itu, sebanyak 85 orang merupakan petugas dengan sistem honor harian.
“Sebanyak 85 orang itu terdiri dari tukang sapu dan mandor. Misalnya di UPTD I ada 57 tukang sapu dan 2 mandor, UPTD II ada 10 tukang sapu dan 2 mandor, UPTD III ada 5 tukang sapu dan 4 mandor, UPTD IV ada 2 mandor, dan di TPA Jalupang ada 3 mandor,” paparnya.
Agus menepis tudingan adanya manipulasi data dalam sistem penganggaran maupun laporan di SIRUP. “Semua data yang tercantum akurat dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya memahami pola pembacaan data di SIRUP agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. “Kalau ada pihak yang ragu, sebaiknya langsung berkoordinasi dengan DLH,” imbuhnya.
“Prinsip kami adalah transparansi dan akuntabilitas. Seluruh data dan alokasi anggaran selalu disusun dengan teliti, akurat, dan terbuka,” pungkas Agus. (LK)
Tinggalkan Balasan