Karawang | Lintaskarawang.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Karawang Merdeka dengan agenda pembahasan kajian mengenai masyarakat miskin kota di Kabupaten Karawang.
Rapat yang berlangsung pada Selasa, 26 Mei 2026, di Ruang Rapat II DPRD Kabupaten Karawang tersebut dihadiri oleh perwakilan Komisi IV DPRD, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora/Disdikbud) Kabupaten Karawang.
Dalam forum tersebut, GMNI Karawang Merdeka menyampaikan naskah kajian berjudul “Rakyat Miskin Kota yang Termentahkan dalam Perspektif Marhaenisme” yang memuat analisis mengenai kondisi masyarakat miskin perkotaan di Karawang, tuntutan rakyat, serta landasan hukum dan konstitusional yang menjadi dasar perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPC GMNI Karawang Merdeka, Silvan Daniel Sitorus, menegaskan bahwa pesatnya perkembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, industrialisasi tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan pemilik modal semata, melainkan harus berpihak kepada masyarakat lokal yang masih menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi.
“Industrialisasi harus berpihak kepada masyarakat Karawang, bukan hanya kepada pemilik modal,” tegas Silvan.
GMNI menyoroti adanya ketimpangan sosial yang masih terjadi di Kabupaten Karawang. Tingginya nilai investasi dan pertumbuhan industri dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin kota yang masih rentan secara ekonomi.
Sorotan serupa disampaikan Ketua DPK GMNI UBP Karawang, Jeje Zaenudin. Ia menilai fenomena masyarakat yang masih berebut bantuan sosial di kawasan Alun-Alun Karawang menjadi salah satu indikator bahwa persoalan kesejahteraan sosial belum terselesaikan secara optimal.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
GMNI Karawang Merdeka menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat sekaligus mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang agar menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Fraksi PDI Perjuangan, Dede Anwar Hidayat, mengapresiasi langkah GMNI yang dinilai serius dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui forum RDP.
Ia menilai keterlibatan organisasi mahasiswa dalam menyampaikan kajian dan masukan terhadap kebijakan publik merupakan bentuk partisipasi demokratis yang penting dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih berkeadilan.
“Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai kontrol sosial. Masukan yang disampaikan melalui kajian seperti ini menjadi bahan penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang bersama organisasi perangkat daerah yang hadir menyambut baik kajian yang telah disusun GMNI. Kajian tersebut dinilai dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat.
Melalui RDP tersebut, seluruh pihak sepakat untuk membangun sinergi dalam mencari solusi terhadap persoalan kemiskinan perkotaan, ketimpangan sosial, dan berbagai kerentanan yang masih dihadapi masyarakat Karawang.
Diharapkan, hasil pembahasan tersebut dapat menjadi perhatian bersama sehingga arah pembangunan Kabupaten Karawang ke depan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
(LK)
Tinggalkan Balasan