Aspirasi FMSB Tak Terjawab, Ketegasan Pemkab Subang dalam Kasus PT CMM Jadi Sorotan

- Penulis

Selasa, 27 Oktober 2026 - 06:13

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Subang | Lintaskarawang.com — Aksi massa Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Selasa (27/10/2026), berujung kekecewaan. Pasalnya, hingga aksi berlangsung, Bupati Subang dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang diharapkan hadir untuk berdialog dengan massa tidak menemui para pendemo.

Ketua FMSB, Iqbal Maulana, menyoroti sikap pemerintah daerah yang dinilai belum memberikan ruang dialog secara maksimal terhadap aspirasi masyarakat, khususnya terkait persoalan lingkungan hidup dan dugaan pelanggaran pengelolaan limbah industri di Desa Cimayasari, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang.

Di tengah orasinya, Iqbal juga meminta Kepala Satpol PP dan Damkar (Satpoldam) Kabupaten Subang hadir untuk memberikan penjelasan. Permintaan tersebut berkaitan dengan fungsi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang menjadi bagian dari tugas Satpol PP.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun, perwakilan yang hadir disebut hanya staf biasa. Kehadiran tersebut dinilai belum mampu menjawab substansi persoalan maupun memberikan kepastian atas tuntutan yang disampaikan massa.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Sebab, ketika warga datang menyampaikan aspirasi, kehadiran pejabat yang memahami persoalan serta memiliki kewenangan untuk menjelaskan langkah penanganan menjadi hal penting.

Sorotan FMSB juga tidak terlepas dari persoalan PT Cholyfour Mitra Mandiri (CMM) di Desa Cimayasari, yang sebelumnya menjadi perhatian terkait dugaan pelanggaran dalam penanganan atau pembuangan limbah industri secara terbuka.

Baca Juga:  Refleksi Kinerja 2024: Basuki Rachmat Berikan Penghargaan Kepada Anggota Satpol PP

FMSB menilai persoalan tersebut membutuhkan keseriusan pemerintah dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup. Pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen perizinan, aktivitas pengelolaan limbah, serta kondisi faktual di lapangan diperlukan agar penanganan tidak berhenti pada koordinasi antarlembaga.

Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah dan instansi berwenang harus mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara transparan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi FMSB, persoalan ini bukan sekadar menyangkut satu perusahaan, melainkan juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan aturan.

Ketidakhadiran pejabat dalam aksi tersebut memang tidak serta-merta membuktikan adanya pembiaran terhadap dugaan pelanggaran. Namun, ketika dialog tidak terlaksana dan penjelasan yang diharapkan belum diperoleh, kekecewaan masyarakat berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap Pemerintah Kabupaten Subang.

Kini, masyarakat menantikan langkah konkret pemerintah daerah, mulai dari membuka ruang dialog dengan FMSB, memberikan penjelasan mengenai penanganan persoalan PT CMM, hingga memastikan seluruh dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif.

Ketegasan pemerintah tidak cukup ditunjukkan melalui pernyataan atau prosedur administratif. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, keterbukaan informasi, dan kepastian penegakan hukum berdasarkan hasil pemeriksaan serta peraturan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Subang, Satpoldam Kabupaten Subang, maupun pihak PT CMM terkait tuntutan yang disampaikan FMSB.

Berita Terkait

Diduga Jadi Korban TPPO di Qatar, Rena Asal Karawang Tempuh Jalur Hukum melalui Suami dan Pengacara
PC IMM SUBANG SENTIL PSI JABAR: JANGAN BICARA DEMOKRASI JIKA KADERNYA DIDUGA ABAIKAN PRODUK HUKUM!
FMSB GERUDUK BYD: JANGAN JADIKAN WARGA SUBANG PENONTON
Pembangunan Drainase di Pinayungan Dikeluhkan Warga, Pemasangan U-Ditch dan Kemacetan Jadi Sorotan
Resto Saung Berkah Gurame Layangkan Somasi ke Resto Sumoreang, Minta Klarifikasi dan Permintaan Maaf Terbuka
Nasabah LKM Karawang Menunggu Uang Kembali, Bupati Didesak Turun Tangan: Mengapa Belum Ada Kepastian?
DPRD Karawang Siap Kawal Aspirasi PPPK Paruh Waktu, Perjuangkan Kepastian Status dan Kesejahteraan
PT NIJ Tak Hadiri RDP, DPRD Karawang Kecewa: Persoalan Kemitraan dan Tenaga Kerja Jadi Sorotan
Berita ini 0 kali dibaca
Tag :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 05:17

Peringati Hari Sumpah Pemuda, DPC PDI Perjuangan Karawang Gelar Donor Darah, Lebih dari 50 Orang Terlibat

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 04:45

Jelang Pilkades, Apih Kasur Anggota Lintaskarawang.com Imbau Masyarakat Jaga Kondusivitas dan Hindari Politik Manipulatif

Selasa, 13 Oktober 2026 - 08:20

Prihatin Melihat Kondisi Warganya, Perangkat Desa dan Para Donatur Bantu Ata dan Ibu Lia Punya Tempat Tinggal

Minggu, 11 Oktober 2026 - 12:23

DPC FOREDER Karawang Bagikan Masker Imbas Debu Perbaikan Jalan Tuparev

Minggu, 4 Oktober 2026 - 06:07

Yani Kalina Nugroho Resmi Dilantik Jadi Ketua DPC PPP Kabupaten Karawang

Selasa, 29 September 2026 - 14:31

Natala Sumedha Cup 8 Resmi Ditutup, Pertandingan Final Jadi Penutup Turnamen Bulu Tangkis di Bantar Kawung

Selasa, 15 September 2026 - 14:23

Ada Apa di Hulu Cilamaya? H. Jalal Turun ke Situdam, Pengawasan Limbah Dipertanyakan

Senin, 14 September 2026 - 03:02

Muscab I DPC Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Karawang Digelar, Perkuat Konsolidasi dan Persaudaraan

Berita Terbaru