Karawang, Lintaskarawang.com – Suasana panas mewarnai ruang publik Karawang usai pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh oknum HRD PT FCC INDONESIA saat audensi bersama Disnaker Kabupaten Karawang, Rabu (23/7/2025). Dalam forum resmi tersebut, oknum HRD yang diketahui bernama Oktav diduga melontarkan ucapan yang merendahkan warga Karawang, dengan menyebut bahwa “orang Karawang selalu diajarin tidak pintar-pintar”, seolah menganggap warga Karawang bodoh.
Pernyataan itu langsung memicu amarah masyarakat Karawang, terlebih setelah potongan video dan narasi terkait tersebar luas di media sosial. Meski Oktav sempat mengklaim bahwa dirinya membela orang Karawang, publik justru menilai pernyataan tersebut menyiratkan adanya pandangan diskriminatif di lingkungan para HRD perusahaan terhadap putra daerah.
“Kalau benar dalam proses hukum terbukti Oktav menyampaikan hal tersebut, maka aparat penegak hukum (APH) wajib mengusut tuntas. Jangan berhenti di Oktav saja, tetapi juga cari tahu siapa saja HRD lain yang turut memiliki pandangan atau pernah menyampaikan ucapan serupa,” ungkap salah satu tokoh aktivis Karawang, Ace Sudiar, pada Minggu (27/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Ace, narasi yang dibangun Oktav sejak awal audensi cenderung menggiring opini negatif terhadap kemampuan anak-anak Karawang. “Dia bilang yang ikut tes nggak bisa jawab soal setingkat SMP, padahal yang lolos itu mereka yang dari awal sudah dikondisikan melalui pelatihan khusus. Ini bentuk penyesatan publik. Diplomasi model begini menyakitkan,” tegasnya.
Ace menilai, ucapan Oktav bukan hanya blunder personal, tetapi bisa membuka “kotak pandora” yang lebih besar soal dugaan adanya sistem diskriminatif dalam rekrutmen tenaga kerja di Karawang. Ia mendesak agar pemerintah daerah dan pihak berwenang tidak tinggal diam menyikapi kasus ini.
“Ini bukan persoalan personal lagi. Kalau tidak ditindak, masyarakat Karawang akan semakin percaya bahwa ada perlakuan tidak adil terhadap mereka di dunia industri. Jangan mentang-mentang punya kedekatan dengan pejabat, merasa bisa berkata seenaknya. Ini negara hukum! Tak peduli dia karibnya pejabat tinggi Jawa Barat atau siapa pun, preeekk!!!” tegas Ace dengan nada geram.
Masyarakat Karawang kini menanti langkah tegas dari pemerintah dan aparat hukum untuk memproses kasus ini secara terbuka. Desakan terus menguat agar Disnaker, DPRD, dan APH bersinergi mengungkap kebenaran di balik ucapan diskriminatif tersebut. (LK)
Tinggalkan Balasan