Karawang, Lintaskarawang.com – Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang pada Jumat (21/3/2025). Aksi ini diikuti oleh lebih dari 200 mahasiswa yang menuntut perhatian serius dari pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.
Koordinator aksi, Ahmad Dhanil Khalid, dalam orasinya menyampaikan tiga tuntutan utama yang harus segera diperhatikan oleh pemerintah. Pertama, mereka meminta agar aparat penegak hukum menghentikan tindakan represif terhadap massa aksi yang kerap terjadi saat unjuk rasa. “Kami menuntut agar aparat tidak bertindak represif terhadap kami, yang hanya menyuarakan aspirasi rakyat,” ujar Ahmad.
Tuntutan kedua, mahasiswa menginginkan pencabutan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dinilai tidak melibatkan partisipasi publik dalam proses pembahasannya. Mereka juga mengingatkan bahwa undang-undang tersebut berpotensi mengembalikan TNI untuk menduduki jabatan-jabatan sipil, yang dianggap sebagai langkah mundur menuju era Orde Baru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Undang-Undang TNI ini berpotensi membawa kita kembali ke masa lalu, di mana TNI mendominasi jabatan sipil, yang tentu saja akan merugikan masyarakat dan demokrasi,” tegas Ahmad.
Tuntutan ketiga, para mahasiswa menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dan nepotisme di Indonesia. Mereka meminta agar pemberantasan praktek-praktek tersebut menjadi prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan supremasi hukum di negara ini. “Kami tidak akan tinggal diam jika pemerintah tidak serius dalam memberantas korupsi dan nepotisme yang merugikan rakyat,” lanjutnya.
Dalam wawancara, Ahmad menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk luapan amarah mereka terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. “Kami ingin aspirasi kami didengar dan ditindaklanjuti dengan serius. Jika tidak, kami akan melanjutkan aksi dengan eskalasi yang lebih besar,” ujar Ahmad dengan tegas.
Selain peserta dari Universitas Buana Perjuangan (UBP), aksi ini juga diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi lainnya, seperti Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA), Universitas Horizon, Budi Pertiwi, Usindo, serta beberapa organisasi kemahasiswaan lainnya.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai, meski sempat terjadi kericuhan kecil akibat terjadinya kerusakan pada dua pagar Gedung DPRD yang diduga sengaja dirusak oleh sebagian peserta aksi. Polisi telah melakukan penjagaan ketat di sekitar lokasi untuk menghindari tindakan anarkis lebih lanjut.
Tuntutan mahasiswa ini mencerminkan keresahan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa semakin menjauh dari kepentingan rakyat, dan mereka berharap agar suara mereka didengar oleh pihak-pihak berwenang.
(Ripai)
