Karawang | Lintaskarawang.com – Gelombang penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan minimarket Alfamart di Dusun 1 Karokrok Utara RT 02/RW 02, Desa Kalijaya, Kecamatan Talagasari, Kabupaten Karawang, terus menguat. Menyikapi hal tersebut, LBH Lintas Buana Nusantara secara resmi mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Kabupaten Karawang.
Permohonan tersebut tertuang dalam surat bernomor 023/LBH-LBN/RDP-DPRD/V/2026 tertanggal 5 Mei 2026 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Karawang. Dalam surat itu, LBH Lintas Buana Nusantara meminta DPRD segera memfasilitasi forum terbuka guna membahas polemik pembangunan minimarket yang dinilai memicu keresahan warga.
RDP tersebut direncanakan berlangsung pada Selasa, 12 Mei 2026, di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Karawang dengan waktu menyesuaikan agenda DPRD. LBH menilai perlu adanya klarifikasi terbuka dari seluruh pihak terkait demi menjaga kondusivitas serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam surat permohonannya, LBH Lintas Buana Nusantara mengungkap sejumlah alasan mendasar diajukannya RDP. Salah satunya adalah adanya petisi penolakan warga bernomor 001/RT.02-RW.02/KALIJAYA/IV/2026 tertanggal 27 April 2026 yang menyatakan keberatan atas rencana pembangunan minimarket karena dianggap berpotensi mengancam keberlangsungan usaha kecil masyarakat setempat.
Selain itu, LBH juga menyoroti dugaan adanya kejanggalan dalam proses perizinan. Berdasarkan hasil konfirmasi warga kepada Dinas PUPR Kabupaten Karawang bidang tata ruang, disebutkan bahwa izin yang diajukan bukan untuk minimarket, melainkan toko biasa atas nama perorangan. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya manipulasi administrasi perizinan.
Tak hanya itu, LBH juga menduga adanya potensi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penataan Toko Swalayan, khususnya menyangkut aspek perizinan, jarak pendirian usaha, perlindungan terhadap UMKM, serta kewajiban kemitraan dengan pelaku usaha lokal.
LBH Lintas Buana Nusantara turut menyoroti minimnya transparansi dan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait rencana pembangunan tersebut. Mereka menilai situasi ini dapat memicu konflik sosial apabila tidak segera diselesaikan secara terbuka dan adil.
Dalam permohonannya, LBH meminta DPRD Kabupaten Karawang menghadirkan sejumlah pihak terkait dalam forum RDP, di antaranya Dinas PUPR Kabupaten Karawang Bidang Tata Ruang, DPMPTSP Kabupaten Karawang, Pemerintah Desa Kalijaya, perwakilan masyarakat, serta pihak pengembang atau investor terkait Alfamart.
Ketua LBH Lintas Buana Nusantara, Fahmi Abdurrahman, bersama Sekretaris Aan Ade Warino, serta diketahui oleh Direktur LBH Iwan Gunawan, S.H., berharap DPRD Kabupaten Karawang segera mengambil langkah konkret agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
LK
Tinggalkan Balasan