Karawang, Lintaskarawang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) semakin intensif dalam melakukan sosialisasi serta pemberantasan peredaran rokok ilegal di wilayahnya. Langkah ini dianggap krusial karena rokok ilegal merugikan negara akibat tidak adanya pembayaran cukai, yang berdampak pada hilangnya penerimaan negara dari sektor tersebut.
Kepala Satpol PP Karawang, Basuki Rachmat, menegaskan bahwa operasi pemberantasan rokok ilegal dilakukan bekerja sama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Purwakarta. Tindakan ini mengacu pada Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007, khususnya pasal 52 hingga 58.
“Cukai rokok memiliki peran penting dalam penerimaan daerah, khususnya melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan pajak rokok. Dana tersebut dikembalikan ke daerah dalam berbagai bentuk manfaat bagi masyarakat,” ujar Basuki Rachmat, pada Rabu (12/3/2025).
Dalam upaya memberantas rokok ilegal, Satpol PP Karawang menggandeng berbagai pihak, termasuk media, organisasi, perangkat desa, masyarakat, hingga anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Sosialisasi dilakukan melalui berbagai saluran, seperti tatap muka, siaran radio, media online, serta pemasangan spanduk di sejumlah titik strategis.
“Sosialisasi ini didukung dengan operasi gabungan bersama Bea Cukai Purwakarta, TNI, Polri, dan Kejaksaan,” jelas Basuki.
Ia menjelaskan bahwa rokok ilegal memiliki beberapa ciri khas, antara lain tidak memiliki pita cukai, menggunakan pita cukai yang tidak sesuai, atau bahkan memakai pita cukai palsu. Sejak Januari hingga Februari 2025, ribuan batang rokok ilegal telah berhasil disita dalam berbagai operasi di Karawang.
Basuki menambahkan bahwa pemberantasan rokok ilegal dilakukan dengan strategi berbasis informasi yang dikumpulkan dari masyarakat dan aparatur desa. Satpol PP Karawang menerapkan dua skenario operasi, yakni pengumpulan data melalui pengamatan dan pengawasan serta pelaksanaan operasi gabungan untuk menindak peredaran rokok ilegal.
“Peran Satlinmas sangat vital dalam pemberantasan ini. Setiap desa atau kelurahan memiliki sekitar 10 anggota Satlinmas yang bisa membantu memperluas jangkauan informasi mengenai rokok ilegal,” tambahnya.
Dengan kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan peredaran rokok ilegal di Karawang dapat ditekan secara signifikan, sehingga penerimaan negara dari sektor cukai tetap optimal dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. (LK)
