Karawang, Lintaskarawang.com – Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., mengajak perusahaan di kawasan industri maupun non-industri untuk mengubah plat kendaraan operasional mereka menjadi Plat T atau plat Karawang. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang berlangsung di Aula Lantai 3, Rabu (22/1).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Aep didampingi oleh Asisten Perekonomian & Pembangunan, Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang (Kepala Samsat Karawang).
Bupati Aep menyoroti banyaknya kendaraan antar-jemput karyawan milik perusahaan serta kendaraan besar yang beroperasi di Karawang, namun masih menggunakan plat luar daerah. Hal ini berdampak pada penerimaan pajak daerah serta beban pemeliharaan infrastruktur jalan yang digunakan oleh kendaraan tersebut.
“Banyak kendaraan yang setiap hari melintasi jalan di Karawang, namun pajaknya dibayarkan di luar Karawang. Ini tentu berdampak pada pendapatan daerah yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan dan perawatan jalan,” ujar Bupati Aep.
Untuk itu, Bupati mengajak para penanggung jawab perusahaan, pengusaha jasa transportasi, dan pemilik usaha lainnya agar segera mengurus perubahan plat kendaraan operasional mereka menjadi Plat T.
Selain itu, Bupati Aep juga mengingatkan perusahaan dan masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan unggulan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023. Dalam kebijakan tersebut, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan kedua dan seterusnya dibebaskan, dengan tarif Rp 0 atau nihil.
“Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan masyarakat yang ingin melakukan balik nama kendaraan, sekaligus meningkatkan akurasi data kepemilikan kendaraan,” tambahnya.
Pembebasan BBNKB kendaraan bekas ini akan mulai berlaku pada 5 Januari 2025, bertepatan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan semakin banyak kendaraan yang terdaftar di Karawang, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah serta mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih baik. (LK)
