Karawang, Lintaskarawang.com – Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Karawang pernah menghadapi gejolak internal terkait keterlibatan dalam politik praktis pada pemilihan presiden yang lalu. Kyai Uyan, yang saat itu menjabat sebagai Ketua NU Karawang, diberhentikan setelah terbukti memberikan dukungan secara terbuka kepada salah satu calon presiden. Hal ini diperkuat dengan adanya surat dukungan yang ia tandatangani.
Surat tersebut dikirim oleh kelompok kontra kepada Pengurus Besar NU (PBNU). Setelah melakukan pertimbangan, PBNU memutuskan untuk menggantikan Kyai Uyan dengan H. Jenal dalam upaya menjaga netralitas NU dari politik praktis.
Kepemimpinan NU Karawang saat ini dipegang oleh Deden Permana, yang menggantikan H. Jenal melalui mekanisme PAW setelah H. Jenal maju dalam pemilihan legislatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, situasi serupa kembali terjadi. Deden Permana, yang kini menjabat sebagai Ketua NU Karawang, secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon bupati. Pada acara jalan santai yang diselenggarakan oleh NU, nama Marwah NU digunakan dalam konteks politik, menimbulkan kontroversi. Deden Permana juga mengenakan atribut NU dalam acara tersebut.
Tindakan ini menuai reaksi keras dari berbagai pihak yang menilai bahwa Deden Permana telah merusak citra NU sebagai organisasi yang seharusnya menjaga netralitas politik. Penggunaan nama Marwah NU dalam kegiatan politik praktis dianggap bertentangan dengan prinsip NU yang selalu menjaga jarak dari urusan politik.
Keprihatinan muncul di kalangan warga Nahdliyin, yang merasa bahwa pengurus NU Karawang tidak menjaga martabat dan kehormatan organisasi yang diwariskan oleh para ulama besar Indonesia. Saat ini, sorotan tertuju pada bagaimana NU Karawang akan mempertahankan netralitasnya di tengah dinamika politik lokal yang semakin memanas.
Menjaga netralitas NU dari politik praktis menjadi tantangan penting yang harus dihadapi. Keutuhan integritas NU sangat perlu dipertahankan agar tetap menjadi panutan dalam hal keagamaan, tanpa terjebak oleh kepentingan politik tertentu.***
Tinggalkan Balasan