Karawang, Lintaskarawang.com – Proyek pelebaran jalan di Dusun Bengle, Desa Dewisari, Kecamatan Rengasdengklok, yang dilakukan oleh CV. Rajawali Langit, mendapat sorotan warga setelah diduga menjadi penyebab kecelakaan tunggal. Material berupa sirtu dan beskos yang berserakan di sepanjang jalan menjadi penyebab insiden yang terjadi pada Selasa (01/10/2024), yang mengakibatkan seorang warga, Anggi, mengalami kecelakaan.
Anggi, warga Dusun Bengle RT 10 RW 04, mengungkapkan bahwa kecelakaan terjadi saat ia sedang pulang dari kampus. “Motor saya tergelincir karena banyak tumpukan sirtu dan beskos. Material tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ada tanda peringatan, sehingga sangat membahayakan,” ungkap Anggi.
Menurutnya, meskipun pelebaran jalan bertujuan untuk memperlancar lalu lintas, pengerjaan yang tidak memperhatikan keselamatan justru menjadi masalah baru. “Proyek ini seharusnya mempermudah akses, tetapi yang ada malah memperparah kondisi jalan. Kami harap pihak terkait segera mengambil tindakan sebelum lebih banyak korban,” tambahnya.
Saksi mata kejadian, Kosasih, yang juga warga sekitar, menyatakan bahwa ia melihat langsung insiden tersebut. “Saya sedang melintas ketika kecelakaan itu terjadi. Tidak ada pengamanan atau rambu peringatan di lokasi pekerjaan. Ini sangat berbahaya bagi pengguna jalan lainnya,” tuturnya.
Kosasih menegaskan pentingnya keselamatan dalam pelaksanaan proyek, terutama di kawasan yang ramai dilalui pengendara. “Kami berterima kasih atas adanya proyek pelebaran jalan, tapi tolong perhatikan keselamatan pengguna jalan. Jangan sampai ada korban lagi,” ujarnya.
Menanggapi insiden ini, warga Dusun Bengle mendesak pihak pelaksana proyek untuk segera melakukan perbaikan terkait keselamatan. Mereka juga menuntut adanya pengawasan lebih ketat agar pelaksanaan proyek tidak mengabaikan keamanan masyarakat.
Dalam kasus ini, beberapa regulasi terkait keselamatan kerja dan pengguna jalan yang dapat dijadikan rujukan adalah:
1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur keselamatan pengguna jalan serta kewajiban penyedia infrastruktur untuk memastikan keamanan.
2. Peraturan Menteri PUPR No. 13 Tahun 2011, yang mewajibkan adanya rambu peringatan dan pengamanan selama pekerjaan konstruksi berlangsung.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mewajibkan pelaksana proyek untuk memprioritaskan keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar.
Pelanggaran terhadap regulasi ini dapat berujung pada sanksi hukum jika terbukti menyebabkan kerugian bagi publik. (Red/D’Kasur)
