Karawang, Lintaskarawang.com – Sudah satu pekan sejak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang terpilih dilantik, namun hingga kini Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum juga terbentuk. Posisi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Karawang masih dijabat oleh pejabat sementara.
Menanggapi situasi tersebut, pemerhati politik dan pemerintahan, Andri Kurniawan, memberikan pandangannya, “Jangankan AKD, Fraksi saja belum terbentuk. Padahal, yang paling utama adalah pembentukan Fraksi terlebih dahulu,” ujarnya pada Senin, 12 Agustus 2024.
“Pembentukan AKD harus diawali dengan penyusunan Tata Tertib (Tatib) DPRD. Tatib ini hanya bisa dirumuskan dan disusun jika Fraksi sudah ada. Selama Fraksi belum terbentuk, dasar untuk menyusun Tatib juga belum ada,” lanjutnya.
Andri juga menyarankan agar partai politik (Parpol) yang memiliki perwakilan di parlemen Karawang segera menyelesaikan formasi Fraksi masing-masing. “Deadline untuk pembahasan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) atau Anggaran Perubahan Tahun 2024 jatuh pada September mendatang, yang berarti dalam tiga bulan terakhir. Pembahasan anggaran hanya bisa dilakukan jika AKD sudah terbentuk,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai prediksi empat kursi pimpinan DPRD Karawang, di mana Fraksi Gerindra diprediksi akan menduduki posisi Ketua, Fraksi Demokrat sebagai Wakil Ketua I, Fraksi Nasdem sebagai Wakil Ketua II, dan Fraksi PKS sebagai Wakil Ketua III, Andri menjelaskan, “Itu semua tergantung kebijakan masing-masing partai. Setiap partai tentu memiliki aturan main tersendiri, baik berupa Peraturan Organisasi (PO) atau kebijakan internal.”
Andri juga menyoroti situasi di Partai Demokrat, “Ada satu kader Demokrat, H. Oma Miharja Rizky dari Dapil I Karawang, yang berhasil meraih suara sangat signifikan dalam kontestasi ini. Suaranya mencapai sekitar 19 ribu, sebuah angka yang luar biasa. Selain memberikan kontribusi besar bagi partai, H. Oma juga menjadi pemecah rekor suara terbanyak di Kabupaten Karawang. Bahkan, mungkin tidak ada yang mencapai angka tersebut di Kabupaten atau Kota lain di Jawa Barat.”
“Karena itu, sangatlah wajar jika kursi Wakil Ketua I diberikan kepada H. Oma. Apalagi, saya pernah mendengar bahwa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jabar pernah berjanji bahwa siapa pun kader yang meraih suara tertinggi akan diapresiasi dengan posisi strategis di lembaga legislatif,” pungkas Andri.
[Red]
