Karawang, Lintaskarawang.com – Beberapa jenis pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang, dalam proses kegiatannya, termasuk aspek pengawasan dan uji kelayakan, tidak hanya cukup dengan pengawasan secara kasat mata saja. Melainkan ada yang diperlukan untuk menggunakan alat.
Khusus dalam proyek jalan raya, dikenal pekerjaan pengaspalan yang umumnya menggunakan jenis Laston AC-WC, AC-BC, dan AC-Base. Setiap jenis Laston tersebut mempunyai tebal nominal minimum yang harus dipenuhi.
Deri Arfian, seorang pegiat anti korupsi, menyatakan bahwa pengujian core drill bertujuan untuk menentukan dan mengambil sampel perkerasan di lapangan. “Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tebal dan karakteristik campuran perkerasan. Pengujian ini dilakukan di beberapa titik STA yang telah ditentukan bersama,” ujar Deri pada Kamis, 25 Juli 2024.
Deri juga menjelaskan bahwa dalam pengerjaan jalan raya dibutuhkan mesin gilas. “Mesin gilas merupakan alat utama dalam pembuatan jalan, dimana hampir 60% pekerjaan pembuatan jalan tergantung dari alat ini,” tambahnya.
Menurut Deri, alat-alat tersebut umumnya dimiliki dan disediakan oleh Dinas PUPR di setiap daerah dan dapat disewakan kepada penyedia jasa yang mengerjakan proyek. “Hasil sewanya masuk dalam bentuk retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang legal,” ujarnya.
Namun, Deri mempertanyakan tarif sewa penggunaan alat untuk kepentingan laboratorium dan alat berat. “Apakah semua alat berat yang dikeluarkan oleh UPTD Lab dan UPTD Alat Berat Dinas PUPR Karawang sudah sesuai dengan ketentuan tarif atau tidak,” katanya.
Deri mengungkapkan bahwa sejak tahun 2022, pihaknya sudah mendapat informasi mengenai budget yang harus dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk sewa alat Lab dan alat berat di UPTD milik Dinas PUPR Karawang. “Jika kenyataannya budget yang dikeluarkan melebihi tarif PAD, patut diduga ada Pungutan Liar (Pungli), yang perlu segera kami sikapi,” pungkasnya. (Red)
