Subang | Lintaskarawang.com – Polemik keberadaan industri kendaraan listrik PT BYD Auto Indonesia di Kabupaten Subang dinilai tidak boleh dilihat hanya dari persoalan penyerapan tenaga kerja lokal. Ada persoalan lain yang menjadi pemicu awal kegaduhan, yakni dugaan persoalan perizinan perusahaan pengelola limbah PT Cholyfour Mitra Mandiri (PT CMM) di Desa Cimayasari, Kecamatan Cipeundeuy, yang diketahui berkaitan dengan rantai kegiatan industri BYD.
https://youtu.be/bDIKn54h6uA?si=R1GVV5Wt0Ot0CQJO
Pengamat Sosial Ulul Fahmi Fauzy, S.Hum., menegaskan bahwa persoalan tersebut harus dilihat secara objektif dengan menelusuri rangkaian sebab dan akibatnya. Menurutnya, jangan sampai persoalan awal yang menyangkut kepatuhan terhadap regulasi justru bergeser seolah-olah seluruh kegaduhan hanya disebabkan oleh tuntutan masyarakat terhadap perusahaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Faktor pemantik yang harus dilihat secara objektif adalah keberadaan salah satu perusahaan di Cimayasari. Ketika persoalan perizinannya mencuat, itu kemudian menjadi perhatian publik. Ada persoalan yang menyangkut marwah pemerintah daerah,” ujar Ulul, Sabtu (14/11/2026).
Ia juga mempertanyakan hubungan kerja antara PT BYD dengan perusahaan vendor yang sebelumnya menjadi sorotan akibat persoalan perizinan.
“Ini juga menjadi pertanyaan. Mengapa PT BYD masih memelihara atau mempertahankan hubungan dengan perusahaan yang persoalan perizinannya menjadi perhatian publik? Hal seperti ini harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi yang semakin luas di masyarakat,” katanya.
Menurut Ulul, ketika perusahaan yang menjadi bagian dari rantai kegiatan industri besar diduga menjalankan aktivitas tanpa kelengkapan perizinan yang dipersyaratkan, persoalannya bukan sekadar administratif. Hal tersebut juga menyangkut tanggung jawab perusahaan dan kewibawaan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar persoalan legalitas vendor tidak dicampuradukkan dengan persoalan penyerapan tenaga kerja lokal. Keduanya merupakan isu berbeda yang harus dibuka berdasarkan data dan fakta.
Ulul mempertanyakan mengapa persoalan tersebut tidak segera diarahkan melalui forum diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan seluruh pihak terkait.
“Harus ada objektivitas. Kenapa tidak dilakukan FGD? Duduk bersama antara pemerintah daerah, DPRD, pihak BYD, vendor, masyarakat, dan unsur lainnya. Dengan begitu, persoalan bisa dibedah satu per satu berdasarkan data dan fakta,” ungkapnya.
Menurutnya, forum dialog diperlukan untuk mempertemukan perbedaan informasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Persoalan perizinan PT CMM harus dijelaskan berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku. Sementara persoalan tenaga kerja lokal perlu dibuka melalui data rekrutmen, kebutuhan kompetensi, serta jumlah warga Subang yang telah bekerja di kawasan industri tersebut.
MENPERIN: 30 PERSEN TENAGA KERJA BYD WARGA SUBANG
Sorotan terhadap persoalan tenaga kerja lokal sebelumnya mendapat respons dari Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji.
Saat meninjau fasilitas manufaktur BYD di Subang, Jumat (13/11/2026), Sarmuji menyampaikan bahwa berdasarkan data yang diperiksanya, sekitar 80 persen tenaga kerja BYD berasal dari Jawa Barat, dengan 30 persen di antaranya merupakan warga Kabupaten Subang.
Jumlah karyawan BYD saat ini disebut mencapai sekitar 6.000 orang dan diproyeksikan meningkat seiring pengembangan kapasitas produksi. Kebutuhan tenaga kerja bahkan diperkirakan dapat mencapai 20.000 orang.
Sarmuji menilai komposisi penyerapan tenaga kerja tersebut sudah cukup adil. Meski demikian, ia mendorong peningkatan keterampilan masyarakat Subang agar semakin banyak yang dapat memenuhi kualifikasi kebutuhan industri.
Selain persoalan tenaga kerja, Menperin juga mendorong BYD meningkatkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), memperbesar realisasi investasi, serta mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal dalam pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia.
“Yang pertama komitmen investasi, yang kedua komitmen untuk penggunaan barang dalam negeri dalam hal ini menggandeng perusahaan-perusahaan khususnya menengah untuk mensuplai komponen-komponen pabrik BYD. Yang ketiga adalah komitmen untuk peningkatan tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal,” kata Sarmuji.
Sebelumnya, pada 30 Oktober 2026, Sarmuji juga menyatakan telah menerima informasi mengenai aksi masyarakat di kawasan BYD Subang. Ia menilai persoalan tersebut membutuhkan komunikasi dan penyamaan persepsi antara pihak industri dan masyarakat.
Menurutnya, terkadang perusahaan merasa telah memberikan kesempatan kerja yang cukup bagi masyarakat lokal, sementara masyarakat memiliki pandangan berbeda. Perbedaan perspektif tersebut perlu dipertemukan melalui penjelasan terbuka.
FMSB GELAR AKSI, DESAK PENYERAPAN TENAGA KERJA LOKAL DAN EVALUASI VENDOR
Sebelum munculnya pernyataan Menperin, polemik tersebut telah berkembang menjadi aksi masyarakat.
Pada 28 Oktober 2026, Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) melanjutkan aksi ke kawasan PT BYD Auto Indonesia. Massa mendesak agar keberadaan investasi besar di Kabupaten Subang memberikan manfaat lebih nyata bagi masyarakat setempat, terutama dalam membuka kesempatan kerja.
Sehari sebelumnya, 27 Oktober 2026, FMSB menggelar aksi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Subang.
Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan dua persoalan utama, yakni optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal oleh PT BYD beserta mitra dan vendornya serta evaluasi terhadap persoalan perizinan PT CMM.
Rangkaian aksi tersebut memperlihatkan bahwa tuntutan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kesempatan kerja, tetapi juga menyangkut kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas industri.
AWAL POLEMIK: TEMUAN GUBERNUR HINGGA PENYEGELAN PT CMM
Jika ditarik ke belakang, polemik ini bermula dari inspeksi mendadak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada 21 September 2026.
Saat itu, Dedi menemukan lokasi penampungan dan pengelolaan limbah industri seluas sekitar 11 hektare di Desa Cimayasari, Kecamatan Cipeundeuy, yang dikelola PT Cholyfour Mitra Mandiri (PT CMM).
Dalam sidak tersebut, Dedi mempertanyakan kelengkapan dokumen perizinan perusahaan. Pihak pengelola di lapangan tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan yang diminta. Bahkan, melalui komunikasi dengan pemilik perusahaan, diketahui bahwa proses perizinan masih dalam tahap pengurusan.
Temuan tersebut kemudian memicu perhatian pemerintah daerah.
Pada 1 Oktober 2026, DPRD Kabupaten Subang bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur masyarakat melakukan pemeriksaan ke lokasi PT CMM.
Hasilnya, aktivitas perusahaan dihentikan sementara dan lokasi dilakukan penyegelan. PT CMM sendiri diketahui merupakan salah satu vendor yang berkaitan dengan pengelolaan limbah PT BYD Auto Indonesia.
Dari peristiwa inilah muncul pertanyaan publik mengenai bagaimana sebuah perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan industri besar dapat menjalankan aktivitas usaha ketika kelengkapan perizinannya masih dipersoalkan.
SEBAB DAN AKIBAT: INVESTASI BESAR HARUS SEJALAN DENGAN KEPATUHAN HUKUM
Jika seluruh rangkaian peristiwa tersebut ditelusuri, terdapat hubungan sebab-akibat yang perlu dijawab secara terbuka.
Persoalan perizinan PT CMM menjadi pemantik awal perhatian publik. Penghentian aktivitas dan penyegelan kemudian memunculkan pertanyaan mengenai hubungan kerja antara vendor dengan industri utama. Perkembangan tersebut diikuti tuntutan masyarakat melalui FMSB yang tidak hanya menyoroti persoalan vendor, tetapi juga penyerapan tenaga kerja lokal.
Sementara itu, pernyataan Menperin mengenai komposisi tenaga kerja BYD menjadi bagian dari respons pemerintah pusat terhadap perdebatan tersebut.
Namun, angka penyerapan tenaga kerja tidak serta-merta menjawab persoalan legalitas vendor. Begitu pula persoalan perizinan vendor tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan tuntutan masyarakat mengenai kesempatan kerja.
Keduanya harus diselesaikan melalui mekanisme yang transparan, berdasarkan dokumen, data, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pada akhirnya, investasi besar seharusnya tidak hanya diukur dari nilai modal dan kapasitas produksi, tetapi juga dari kepatuhan terhadap hukum, perlindungan lingkungan, keterlibatan pelaku usaha lokal, serta manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat sekitar.
Karena itu, usulan FGD yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, PT BYD, vendor, masyarakat, dan unsur terkait menjadi penting untuk mempertemukan seluruh persoalan secara proporsional.
Jangan sampai persoalan awal yang menyangkut kepatuhan regulasi bergeser menjadi perdebatan yang hanya berputar pada angka tenaga kerja. Sebab, investasi, kepatuhan hukum, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat merupakan satu kesatuan yang harus berjalan beriringan.
(LK)
Tinggalkan Balasan